MANOKWARI, cahayapapua.id – Kepala BKKBN Papua Barat, Philmona Maria Yarolo, melaporkan berdasarkan data tahun 2023, terdapat 23.910 keluarga berisiko stunting (KBS), yang merupakan 34,08 persen dari total 70.161 keluarga di Papua Barat. Dari jumlah itu, Kabupaten Manokwari memiliki persentase keluarga berisiko stunting tertinggi di antara enam kabupaten.
“Kabupaten Manokwari, dengan jumlah keluarga terbanyak di antara enam kabupaten lain, yakni 19.417 keluarga, juga memiliki jumlah KBS terbanyak, yaitu 5.990,” ujar Maria dalam Pra Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BKKBN Papua Barat di Swiss-Belhotel Manokwari, Selasa (21/5/2024).
Menurut Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting di Papua Barat pada 2023 tercatat 24,8 persen, mengalami penurunan 5,2 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 30 persen 2022.
“Dari tujuh kabupaten di Papua Barat, selain Manokwari yang datanya belum masuk, hanya Kabupaten Fakfak yang mengalami kenaikan prevalensi stunting sebesar 1,5 persen, dari 29 persen pada 2022 menjadi 30,5 persen pada 2023,” jelasnya.
Penurunan prevalensi stunting yang signifikan terlihat di Kabupaten Pegunungan Arfak, yang turun dari 51,5 persen pada 2022 menjadi 34,7 persen pada 2023, atau turun 16,8 persen. Kabupaten Manokwari Selatan juga mencatat penurunan prevalensi stunting 6,8 persen, menjadi 20,4 persen pada 2023.
“Tak jauh berbeda, Kabupaten Teluk Wondama juga mengalami penurunan prevalensi stunting sebesar 6,4 persen, menjadi 19,7 persen pada 2023,” tambah Maria.
Di Kabupaten Kaimana, prevalensi stunting menurun sebesar 3,5 persen pada 2023, dari 29,2 persen pada 2022 menjadi 25,7 persen. Kabupaten Teluk Bintuni juga mencatat penurunan prevalensi stunting sebesar 3,2 persen pada 2023, menjadi 19,6 persen.
Namun, berbeda dengan kabupaten lain, prevalensi stunting di Papua Barat Daya justru mengalami kenaikan 1 persen, menjadi 31 persen pada 2023.
Selain itu, Maria juga melaporkan capaian DAK fisik subbidang KB 2023 di 13 kabupaten/kota di dua provinsi, dari pagu Rp9,857 miliar berhasil terealisasi Rp9,081 miliar atau 97,52 persen.
Sementara itu, DAK non-fisik (BOKB) 2023, dari pagu Rp45,617 miliar berhasil terealisasi 95,1 persen atau Rp43,392 miliar.
PSR – CP
