MANOKWARI, cahayapapua.id- Pemerintah Kabupaten Manokwari menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja dengan meningkatkan alokasi anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, saat mengikuti kegiatan presentasi dan wawancara dalam rangka Penilaian Paritrana Award 2025 yang digelar di Swiss-Belhotel Manokwari, Selasa (22/7/2025).
Wabup mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk program jaminan tenaga kerja melalui APBD tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 18 ribu orang, naik dari sekitar 15 ribu pada tahun 2024.
“Walaupun beban anggaran cukup besar, pemerintah tetap berkomitmen memberikan perlindungan maksimal kepada tenaga kerja, khususnya yang berada di sektor informal,” ujar Mugiyono.
Ia menjelaskan, pada tahun 2023 jumlah penerima sempat menyentuh lebih dari 21 ribu orang, namun menurun pada tahun berikutnya. Peningkatan kembali di tahun 2025 merupakan hasil evaluasi kebijakan serta upaya untuk memperluas cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Dukungan terhadap program ini tidak hanya berasal dari APBD. Forum CSR, perusahaan swasta, dan koperasi desa juga berperan aktif dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja di Papua Barat.
“Sinergi ini penting. Tidak semua harus ditanggung pemerintah. Kami terbantu dengan keterlibatan dunia usaha dan komunitas lokal dalam program jaminan tenaga kerja,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Mugiyono juga mengapresiasi peran aktif sektor swasta dan lembaga kemasyarakatan yang ikut mendorong perluasan perlindungan tenaga kerja di wilayahnya.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pemerintah dalam memberikan jaminan kepada warga. Tidak semuanya harus bersumber dari APBD,” tambahnya.
Selain itu, sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang jaminan sosial ketenagakerjaan juga terus digencarkan, terutama untuk menjangkau kelompok rentan, termasuk Orang Asli Papua (OAP). Pemerintah turut melibatkan akademisi dan tenaga teknis dalam proses evaluasi serta pemetaan sasaran program secara lebih tepat.
Sementara itu, dalam presentasi dan wawancara tersebut, Wabup Mugiyono memaparkan capaian hingga pertengahan tahun 2025 dan membahas strategi keberlanjutan program jaminan sosial ke depan. Salah satu topik strategis adalah potensi replikasi model jaminan tenaga kerja Papua Barat ke tingkat nasional.
“Kami siap jika program jaminan sosial dari Papua Barat dijadikan percontohan secara nasional. Kami punya data, sistem, dan semangat untuk melindungi rakyat,” tegas Wakil Bupati.
Sebagai informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan tingkat nasional yang diberikan kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang dinilai berhasil mengimplementasikan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal. Kabupaten Manokwari menjadi salah satu peserta seleksi tingkat Provinsi Papua Barat tahun ini.
PSR-CP
