MANOKWARI, cahayapapua.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTAL) menggelar Sosialisasi Penyusunan Peta Jabatan dan Informasi Jabatan di lingkungan perangkat daerah, Senin (27/10/2025), bertempat di Aula Merpati, Hotel Billy Jaya Manokwari.
Kegiatan yang dibuka oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Yan Ayomi, diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai unsur perangkat daerah, mulai dari dinas, badan, bagian, distrik, kelurahan, rumah sakit, UPTD hingga puskesmas.
Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pejabat dan pelaksana perangkat daerah dalam menyusun peta jabatan serta analisis beban kerja (ABK) secara terukur, rasional, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Dalam sambutannya, Plt. Sekda Yan Ayomi menyampaikan apresiasi kepada Bagian Organisasi Setda, Biro Organisasi Provinsi Papua Barat, serta BKPSDM Manokwari atas sinergi dan kerja sama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Ia menilai kegiatan ini memiliki arti strategis dalam upaya menata birokrasi agar lebih efisien, adaptif, dan berorientasi hasil.
“Kita masih menghadapi sejumlah persoalan dan tantangan birokrasi, mulai dari keterbatasan SDM di bagian hukum, ketidaksesuaian antara tugas jabatan dengan kompetensi pegawai, hingga budaya kerja yang masih berorientasi pada rutinitas, bukan pada hasil dan inovasi,” tegas Yan Ayomi.
Menurutnya, penataan personel dan struktur organisasi yang efisien serta berbasis kinerja menjadi kunci agar pelaksanaan tugas pemerintahan dan produk hukum daerah dapat berjalan efektif tanpa rangkap jabatan yang membebani pegawai.
Yan juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas ASN di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat.
“Teknologi tidak akan berarti jika tidak digunakan dengan benar. ASN harus terus belajar, menambah referensi, dan beradaptasi agar mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan sesuai aturan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yan Ayomi menguraikan empat persoalan utama birokrasi yang menjadi fokus pembenahan Pemkab Manokwari, yaitu, Keterbatasan SDM di bagian hukum dan perlunya penguatan melalui rekrutmen CPNS baru; Ketidaksesuaian antara tugas jabatan dan kompetensi pegawai; Sistem kepegawaian yang belum terintegrasi dengan baik serta Budaya kerja yang masih berorientasi pada rutinitas, bukan hasil.
Ia menjelaskan, arah kebijakan reformasi birokrasi Pemkab Manokwari ke depan adalah menciptakan birokrasi yang ramping struktur namun kaya fungsi, dengan fokus pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
“Kita harus belajar dan bergerak cepat seperti daerah lain yang sudah maju dalam penataan birokrasi dan pelayanan publik. Jika kita mampu membenahi hal ini, hasilnya akan berdampak pada peningkatan kinerja daerah bahkan terhadap insentif fiskal dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Yan menambahkan, reformasi birokrasi bukan hanya soal struktur, tetapi juga tentang perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN agar menjadi pelayan publik yang berintegritas, profesional, dan inovatif.
“Kita ingin menunjukkan bahwa birokrasi Manokwari mampu berubah, tumbuh, dan melayani dengan cara yang lebih baik. Setiap ASN harus menjadi bagian dari perubahan itu,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manokwari, Drs. Mohammad Syamsul Huda, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah awal penting dalam mewujudkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
“Kegiatan ini dimaksudkan agar seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap pedoman penyusunan ANJAB dan ABK, sekaligus menyusun basis data jabatan yang komprehensif sebagai dasar penataan ASN di Kabupaten Manokwari,” jelasnya.
Menurut Huda, penyusunan peta jabatan dan informasi jabatan merupakan fondasi penting dalam membangun birokrasi yang solid, adaptif terhadap perubahan, serta mampu meningkatkan efektivitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil,” tutupnya.
PSR-CP
