MANOKWARI, cahayapapua.id—Pemerintah Provinsi Papua Barat sependapat dengan DPR Papua Barat (DPRPB), untuk melanjutkan 14 program fisik pada Dinas Pendidikan di tahun anggaran 2024 mendatang.
Pendapat tersebut disampaikan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere saat memberikan jawaban atas pandangan umum gabungan fraksi DPRPB dalam rapat paripurna, Rabu (29/11/2023)
Selain itu, terkait dengan bonus atlet yang harus diselesaikan dengan penambahan anggaran, pemerintah provinsi Papua Barat juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar.
Adapun anggaran tersebut guna menyiapkan atlet Papua Barat menuju PON 2024 di Aceh. Pemprov Papua Barat akan mempertimbangkan besaran pemberian bonus atlet berprestasi, serta pertimbangan terhadap kelangsungan dan konsistensi kebijakannya.
“Terkait dengan 14 program pembangunan fisik pada dinas pendidikan provinsi Papua Barat yang tidak dilaksanakan di tahun 2023, kami sependapat untuk dialokasikan kembali di tahun 2024 secara selektif sesuai prioritas daerah,”ungkap Ali Baham.
Menyangkut bidang kesehatan, untuk pembangunan rumah sakit rujukan provinsi Papua Barat. Juga kesetaraan pembangunan infrastrukrur jalan, jembatan dan air bersih, secara proporsional di seluruh kabupaten se Papua Barat juga telah diindahkan pemprov Papua Barat dalam program pembangunan tahun 2024.
Termasuk didalamnya adalah pembangunan kantor DPRPB dan MRP Papua Barat yang sudah dan sedang dalam proses pembangunan yang terus berjalan. Di samping itu, penyelesaian tapal batas atau batas wilayah, pemprov Papua Barat juga telah melakukan koordinas insentif dengan berbagai pihak trrkait.
Merespon aspirasi DPRPB soal pengusaha asli Papua terkait pengalokasian dana. Ali Baham sangat sependapat.
“Untuk mengalokasikan dana pekerjaan kepada pengusaha asli Papua agar dialokasikan di tahun 2024, kami sependapat. Kami akan memberikan kepada seluruh perangkat daerah untuk memperhatikan hal dimaksud mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan APBD tahun 2024,”lanjutnya.
Ali Baham juga memberi jawaban atas usulan DPRPB terkait sosialisasi Perdasi dan Perdasus, serta masalah kelangkaan BBM. Hal ini akan ditindaklanjuti OPD teknis. (BMB-CP)
