Manokwari – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun 2024 pada Kamis, 26 September 2024, di salah satu hotel di Manokwari. Rapat ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna ini bertujuan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi DPR Papua Barat terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD 2024 yang disampaikan oleh Gubernur Papua Barat. Acara tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Barat, Yacob Fonataba; Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor; serta para anggota DPR Papua Barat.
Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, membuka secara resmi rapat tersebut, yang menjadi forum bagi para fraksi untuk menyampaikan tanggapan terkait perubahan APBD yang diusulkan. Dalam pidatonya, Gubernur Papua Barat memaparkan proyeksi pendapatan daerah sebesar lebih dari Rp 5 triliun, dengan belanja daerah sebesar lebih dari Rp 5,3 triliun, sebagai dasar perubahan APBD Tahun 2024.
Melalui juru bicaranya, Rudy Sirua, fraksi-fraksi DPR Papua Barat menyampaikan berbagai pandangan dan usulan strategis. Gabungan Fraksi-Fraksi DPR Papua Barat (GFF-DPRPB) menegaskan pentingnya APBD sebagai instrumen strategis untuk mendukung aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.
GFF-DPRPB menyampaikan 18 poin penting sebagai masukan, di antaranya:
1. Penjelasan Asumsi KUA dan PPAS: Fraksi mencatat perlunya penjelasan yang lebih rinci terkait asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mendasari perubahan APBD.
2. Program Prioritas: Mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memfokuskan program kerja pada agenda prioritas guna mencapai hasil yang maksimal.
3. Pertumbuhan Ekonomi: Menyoroti pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif sehingga memengaruhi pemerataan pembangunan.
4. Pemberdayaan Masyarakat: Mengusulkan program konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dinas terkait.
5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mendorong penguatan kemandirian daerah dengan optimalisasi penerimaan PAD.
6. Solusi Permasalahan Sosial: Mengarahkan perubahan APBD untuk menjawab isu-isu sosial, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan.
7. Optimalisasi PAD: Menekankan pentingnya perbaikan fasilitas pelayanan pajak dan retribusi untuk meningkatkan penerimaan daerah.
8. Pengembangan SDM: Menyoroti kebutuhan peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan tenaga pendidik.
9. Program Sekolah Sepanjang Hari: Meminta alokasi tambahan Rp 5 miliar untuk mendukung program pendidikan tersebut.
10. Bidang Kesehatan: Mengusulkan tambahan anggaran untuk penyelesaian proyek gedung kesehatan yang sedang berlangsung.
11. Infrastruktur Jalan: Menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan yang mendukung akses menuju pusat-pusat produktivitas masyarakat.
12. Pengangkatan DPR Otsus: Mengajukan alokasi Rp 5 miliar untuk mendukung seleksi dan pelantikan anggota DPR Papua Barat jalur Otonomi Khusus.
13. Temuan BPK: Menyerukan evaluasi terhadap OPD terkait atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kekurangan anggaran sebesar Rp 7,1 miliar.
14. Pengembalian Anggaran Pokir: Meminta pengembalian anggaran untuk program pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRPB yang hilang.
15. Prestasi KONI Papua Barat: Mengapresiasi prestasi KONI Papua Barat dalam PON 2024, sekaligus meminta penyelesaian utang sebesar Rp 20 miliar.
16. Penyelesaian Utang Pesparawi: Mendesak penyelesaian utang terkait penyelenggaraan Pesparawi di Kota Sorong.
17. Monitoring Program Pemerintah: Mengusulkan penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi program pemerintah.
18. Pelantikan Pejabat Eselon II: Meminta percepatan pelantikan pejabat eselon II yang telah melalui tahapan seleksi.
Rapat paripurna ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan bersama yang mencerminkan kebutuhan masyarakat Papua Barat, serta mendukung upaya pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.
