MANOKWARI, cahayapapua.id- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.
Kepala BPS Papua Barat, Merry, menyampaikan bahwa SE2026, yang akan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026, menjadi instrumen penting untuk menghadirkan data terkini seluruh aktivitas ekonomi, khususnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“SE2026 bertujuan menyediakan data dasar dari seluruh aktivitas ekonomi di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ini adalah sensus ekonomi kelima yang dilakukan BPS, sehingga persiapannya harus matang dan didukung oleh semua pihak,” jelas Merry saat membuka kegiatan Media Gathering di Aston Niu Manokwari, Rabu (10/12/2025).
Ia menjelaskan, sensus ini akan mencakup seluruh lapangan usaha, kecuali pertanian (A), administrasi pemerintahan (O), dan kegiatan rumah tangga (T).
“Tujuan utama sensus adalah menghadirkan data lengkap kegiatan ekonomi sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah,” tambahnya.
Merry menerangkan bahwa SE2026 memberikan manfaat luas bagi berbagai sektor. Seperti pada sektor Pemerintah, data sensus menjadi dasar perencanaan ekonomi agar kebijakan lebih tepat sasaran, sekaligus memperbaiki kebijakan sebelumnya.
Bagi Dunia Usaha, hasil sensus membantu pelaku bisnis membaca tren industri, peluang investasi, hingga menentukan strategi ekspansi.
“Pelaku usaha dapat memahami peluang dan tantangan di berbagai wilayah,” ujarnya.
Bagi sektor Akademisi, SE2026 menyediakan data detail yang dapat digunakan untuk riset ekonomi, sosial, dan kebijakan publik.
Sementara bagi Masyarakat, sensus ekonomi akan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, termasuk penguatan sektor UMKM.
“Masyarakat akan merasakan dampak dari kebijakan ekonomi berbasis data. Partisipasi aktif juga mendorong transparansi dan perbaikan ekosistem ekonomi,” kata Merry.
Lebihh lanjut, melalui sensus ini, pihaknya ingin menjawab sejumlah isu penting, seperti daya saing usaha per daerah, peta perekonomian wilayah, kontribusi UMKM, perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan, hingga tantangan pelaku usaha dalam merespons perubahan pasar.
“Sensus ini tidak hanya menghitung jumlah usaha, tetapi juga melihat bagaimana mereka berkembang, beradaptasi, dan memanfaatkan teknologi digital,” tegasnya.
Merry mengungkapkan bahwa persiapan SE2026 telah berlangsung sejak 2024. Pada 2025, BPS melakukan pemutakhiran kerangka wilayah kerja statistik untuk memastikan seluruh lokasi usaha terpetakan dengan baik.
“Pemetaan wilayah kerja sangat penting agar petugas tidak tumpang tindih atau melewatkan lokasi usaha,” jelasnya.
Di awal 2026, BPS akan membuka rekrutmen dan memberikan pelatihan bagi petugas sensus sebelum turun ke lapangan.
“Petugas tidak langsung turun begitu saja, tetapi melalui pelatihan teknis. BPS kabupaten, kota, dan provinsi akan mengawal seluruh proses ini,” tambah Merry.
Menurutnya, SE2026 memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk pengembangan UMKM agar naik kelas.
“Data sensus ekonomi dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran dan mendorong kemajuan usaha di Papua Barat dan Papua Barat Daya,” tuturnya.
Ia menutup dengan ajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan media untuk bersama-sama menyukseskan SE2026.
“Kebersamaan ini telah dibangun sejak awal. Kami berharap dukungan penuh dari semua pihak demi kemajuan Papua Barat,” pungkas Merry.
PSR-CP
