MANOKWARI, cahayapapua.id- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat mencatat sebanyak 16.000 mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) di Tanah Papua telah menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari pemerintah pusat pada tahun 2025.
Kepala LL Dikti Wilayah XIV, Prof. Dr. Suriel Mofu, mengatakan bahwa pemberian beasiswa ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksaintek) untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa di wilayah timur Indonesia.
“Pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sekitar Rp330 miliar per tahun untuk mendukung pendidikan mahasiswa Papua. Ini bukti nyata kehadiran negara dalam memajukan sumber daya manusia di Tanah Papua,” ujar Suriel di Manokwari, Jumat (17/10/2025),
Ia menyebutkan, total mahasiswa PTS di enam provinsi Tanah Papua mencapai sekitar 60.000 orang, sehingga masih terdapat sekitar 44.000 mahasiswa yang belum memperoleh bantuan KIP Kuliah.
“Kami terus memperjuangkan tambahan kuota. Tahun ini sudah disalurkan 1.683 beasiswa, dan kami telah mengusulkan penambahan 4.200 beasiswa lagi untuk tahun depan,” jelasnya.
Menurut Suriel, beasiswa KIP Kuliah mencakup bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa sebesar Rp8 juta per orang per tahun, yang diberikan hingga mahasiswa menyelesaikan masa studinya.
Selain mengandalkan dukungan pusat, LL Dikti XIV juga mendorong pemerintah daerah di Tanah Papua untuk ikut menyediakan beasiswa daerah, terutama bagi mahasiswa yang belum terakomodasi dalam program nasional.
“Kalau pemerintah pusat berani mengalokasikan dana besar untuk mahasiswa Papua, seharusnya pemerintah daerah juga ikut membantu anak-anaknya sendiri,” tegas Suriel.
Ia menambahkan, LL Dikti Wilayah XIV memiliki data lengkap mengenai mahasiswa di seluruh Tanah Papua yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan program beasiswa.
Suriel juga menyoroti kondisi sosial ekonomi mahasiswa di Papua, di mana sekitar 92 persen mahasiswa asli Papua (OAP) berasal dari keluarga berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama agar mereka tidak merasa ditinggalkan dalam pembangunan pendidikan tinggi,” tuturnya.
Ia berharap, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua melalui akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
PSR-CP
