MANOKWARI, cahayapapua.id- Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian serius dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Republik Indonesia. Tim Kemensetneg turun langsung ke Kabupaten Manokwari, Papua Barat, untuk mendengar aspirasi dan masukan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan program yang tengah berjalan di daerah.
Kunjungan ini dipimpin oleh perwakilan Kementerian Setneg, Benny Kustriadi, sebagai langkah pemerintah pusat memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan, sekaligus mendengarkan langsung tantangan yang dihadapi sekolah dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.
“Kami datang bukan untuk menilai, melainkan untuk mendengar. Kementerian Setneg ingin menghimpun masukan dari sekolah, pemerintah daerah, maupun SPPG yang terlibat langsung dalam pelaksanaan MBG,” ujar Benny di Manokwari, Senin (13/10/2025).
Menurut Benny, sejumlah catatan penting muncul dari hasil dialog, antara lain perlunya pemerataan penerima manfaat antar SPPG, penyesuaian menu untuk balita, hingga peningkatan standar kebersihan dan mutu makanan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah, terutama dinas pendidikan dan kesehatan, agar program ini benar-benar efektif dan berkelanjutan.
“Setiap dapur penyedia MBG sebaiknya memiliki ahli gizi, dan para penjamah makanan harus berkomitmen terhadap standar higienitas dan kualitas,” tambahnya.
Seluruh temuan dan masukan dari daerah, lanjut Benny, akan disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada Presiden. Kegiatan ini merupakan bagian dari penugasan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memantau pelaksanaan MBG di 35 provinsi di Indonesia.
Pemerintah kini tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis. Regulasi tersebut akan menjadi dasar hukum pelaksanaan MBG dan mempertegas peran masing-masing pihak yang terlibat.
Benny juga menyoroti pentingnya sinergi program MBG dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Ia mengatakan Presiden mendorong agar bahan pangan seperti sayur, ikan, dan umbi-umbian berasal dari hasil produksi masyarakat setempat.
“Program ini tidak hanya soal gizi anak sekolah, tapi juga harus berdampak pada ekonomi rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BGN Perwakilan Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 20 dapur SPPG yang beroperasi di Kabupaten Manokwari. Dapur-dapur tersebut telah melibatkan petani lokal dan mama-mama Papua sebagai pemasok bahan makanan.
“Bahan pangan lokal seperti sayur dan makanan tradisional Papua kini menjadi bagian dari menu MBG di Manokwari,” ungkap Erika.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Marthen Rantetampang, yang menilai kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat implementasi MBG di daerah.
“Kami berharap kunjungan ini membawa perbaikan dalam pelaksanaan MBG. Program ini adalah investasi jangka panjang untuk membentuk generasi emas Indonesia,” tutupnya.
PSR-CP
