MANOKWARI, cahayapapua.id- Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, bersama DPR Papua Barat, MRP Papua Barat dan jajaran Forkopimda Papua Barat, menerima langsung aspirasi dari Aliansi pemuda, mahasiswa, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ikatan Asrama Kedaerahan, serta masyarakat Manokwari yang menggelar aksi damai di Manokwari, Selasa (2/9/2025).
Aksi tersebut menuntut pembubaran DPR dan menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, baik di tingkat nasional maupun lokal.
Gubernur Dominggus menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa dan pemuda yang menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Ia menilai hal itu sebagai cerminan kedewasaan dalam berdemokrasi.
“Saya mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya dengan damai dan baik. Ini adalah contoh positif dalam menyuarakan pendapat di ruang publik,” ujar Gubernur.
Dominggus menegaskan, aspirasi yang disampaikan para peserta aksi akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewakili suara masyarakat Papua Barat.
“Atas aspirasi yang disampaikan, kami akan lanjutkan ke pemerintah pusat mewakili suara masyarakat Papua Barat,” katanya.
Selain itu, Gubernur mengimbau agar setiap aksi penyampaian pendapat di masa mendatang tetap dilakukan secara damai dan tertib, guna mencegah adanya penyusupan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dalam aksinya, aliansi pemuda dan mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya:
Menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI yang dinilai membebani keuangan negara.
Mendesak pemerintah pusat mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua.
Meminta empat tahanan politik yang dipindahkan dari Sorong ke Makassar segera dikembalikan.
Mendorong keterlibatan masyarakat Papua, termasuk mama-mama Papua, dalam setiap kebijakan pembangunan, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menuntut pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum.
Lebih lanjut, para mahasiswa menegaskan aksi mereka tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi membawa suara rakyat Papua maupun nasional.
“Kami turun ke jalan bukan menyuarakan kepentingan kami, melainkan kepentingan masyarakat. DPR dipilih rakyat untuk membangun rakyat, bukan untuk membebani rakyat,” tegas salah satu orator.
Aksi damai ini berjalan aman dengan pengawalan aparat kepolisian. Para peserta aksi berharap aparat keamanan, khususnya Polresta Manokwari, terus mengedepankan prinsip demokrasi dalam mengawal kebebasan berpendapat masyarakat.
PSR-CP
