MANOKWARI, cahayapapua.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari Christine R Rumkabu mengklarifikasi beredarnya foto dan video kebersamaannya dengan Ketua PWKI Papua Barat Febelina Indou. Christine menyebut, video tersebut merupakan video lama, jauh sebelum ia menjadi komisioner KPU Manokwari.
“Secara lembaga juga pribadi saya mengklarifikasi seluruh informasi yang beredar dinluar sana kepada semua masyarakat Manokwari. Saya Ketua KPU Manokwari Christine R Rumkabu terkait dengan informasi yang beredar dari media sosial jangan sampai ada salah presepsi salah menganalisa terkait dengan video-video maupun foto-foto yang beredar di media sosial,” ungkap Christine kepada awak media saat dijumpai di Kantor KPU Manokwari, Selasa (10/9/2024).
Christine menjelaskan, ia dilantik menjadi pengurus DPD PWKI Papua Barat dan ditunjuk sebagai Koordinator Bidang Hukum dan HAM. Di organisasi ini, posisi Ketua PWKI Papua Barat adalah Ny Febelina yang merupakan istri Bupati Manokwari Hermus Indou. Namun setelah mencalonkan diri sebagai Anggota KPU, Dirinya sudah mengundurkan diri dari kepengurusan DPD PWKI Papua Barat.
“Jadi untuk pelantikan pengurus DPD PWKI Papua Barat itu berlangsung di tahun 2020 dan saya informasikan bahwa foto atau video yang beredar itu memang benar adanya. Itu diambil dari akun Tiktok juga akun FB saya dan memang benar saya mengupload itu. Tetapi dapat saya klarifikasi bahwa itu terjadi sebelum saya menjadi anggota KPU Kabupaten Manokwari,” tuturnya.
Dengan demikian kata Christine ia telah melakukan klarifikasi. Ia berharap dengan klarifikasi tersebut tidak ada lagi isu yang dibangun bertujuan mendiskreditkan perempuan Papua.
“Dan kalaupun saya mau hapus rekam digital itu sebenarnya tidak perlu juga karena tidak ada hal yang harus ditakuti di sebuah informasi terkait dengan foto ataupun dengan video tersebut,” katanya.
Ia menyatakan bahwa dirinya sudah bekerja dengan profesional. Kemudian keputusan yang diambil bukan keputusan Ketua KPU semata melainkan keputusan kolektif kolegial.
“Kalaupun saya berada di posisi mengambil keputusan yang salah saya kira anggota yang lain tidak mungkin mengambil risiko seperti saya,” ucapnya.
Ia kembali mempertegas ketika statment ini keluar tidak ada lagi informasi yang salah di luar sana. Karena pihaknya tahu aturan juga pasal-pasalnya jelas bahwa semua informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu ada dampak hukumnya.
“Dan pada prinsipnya kami akan bertanggung jawab dengan lembaga yang menghidupi kami, lembaga yang mempunyai aturan yang jelas,” tuturnya.
Ia menambahkan, pihaknya tidak memiliki hubungan khusus dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang menyiapkan anggaran untuk mendanai seluruh tahapan pemilihan dan tugas penyelenggara melaksanakan seluruh tahapan pilkada.
“Mari kita menjadi pemilih yang cerdas, dan masyarakat Manokwari yang cerdas juga mari kita menghargai bangsa dan negara dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, ” Pungkasnya
Menurutnya, bertegur sapa itu wajar dalam hal kehidupan sosial bermasyarakat, Namun dalam hal ini profesional, integritas kerja itu menjadi standar kerja. Juga ada dasar dan acuan dalam bekerja.
Ia mengakui sudah bertemu dengan pimpinan KPU RI terkait dengan beredarnya foto dan video yang menjadi perbincangan dan sudah melakukan klarifikasi.
PSR-CP
