MANOKWARI, cahayapapua.id- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat mencatat, pada Oktober 2025 wilayah Papua Barat mengalami deflasi sebesar 0,19 persen (m-to-m) dengan indeks harga konsumen (IHK) turun menjadi 183,00 dari 183,34 pada September 2025. Sementara itu, Provinsi Papua Barat Daya juga mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.
Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Merry menyampaikan, deflasi di Papua Barat terjadi karena penurunan harga pada beberapa kelompok pengeluaran, terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang mengalami deflasi sebesar 0,31 persen dengan andil terhadap deflasi umum sebesar 0,31 persen.
“Komoditas penyumbang utama deflasi Oktober 2025 di Papua Barat antara lain bawang merah, daging ayam ras, ikan tuna, bayam, dan tomat,” ujar Kepala BPS Papua Barat dalam keterangan resminya, Senin (3/11/2025).
Dari tiga kota IHK di Papua Barat dan Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,07 persen, sedangkan deflasi terdalam terjadi di Manokwari sebesar 0,19 persen.
Sementara Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan masing-masing mengalami deflasi 0,12 persen dan 0,16 persen.
Secara tahunan (y-on-y), Papua Barat mencatat inflasi sebesar 1,42 persen, sedangkan Papua Barat Daya mencatat inflasi 1,36 persen.
Inflasi tertinggi secara tahunan terjadi di Kabupaten Sorong sebesar 2,18 persen, dan inflasi terendah di Kota Sorong sebesar 1,01 persen.
“Meskipun secara bulanan terjadi deflasi, secara tahunan inflasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya masih terkendali dan berada di bawah target inflasi nasional,” ungkap Kepala BPS Papua Barat.
Untuk Papua Barat, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi tahunan dengan andil 1,42 persen, diikuti kelompok transportasi sebesar 1,49 persen.
Komoditas yang dominan mendorong inflasi tahunan antara lain ikan cakalang, emas perhiasan, ikan kembung, bayam, dan cabai rawit.
Di Papua Barat Daya, penyumbang inflasi terbesar juga berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau (1,89 persen) serta perawatan pribadi dan jasa lainnya (4,60 persen).
Beberapa komoditas yang memberi andil terhadap inflasi di Papua Barat Daya antara lain beras, kontrak rumah, minyak goreng, emas perhiasan, dan kangkung.
Hingga Oktober 2025, inflasi tahun kalender (y-to-d) di Papua Barat tercatat sebesar 0,33 persen, dan di Papua Barat Daya sebesar 1,52 persen. Angka tersebut menunjukkan tekanan inflasi yang relatif terkendali dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
BPS menegaskan bahwa fluktuasi harga bahan pangan, terutama beras, minyak goreng, dan sayur-mayur seperti bayam dan kangkung, masih menjadi faktor utama pembentuk inflasi di kedua provinsi.
“Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat koordinasi pengendalian harga, terutama komoditas pangan strategis, agar inflasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya tetap stabil menjelang akhir tahun,” tutup Kepala BPS Papua Barat.
PSR-CP
