MANOKWARI, cahayapapua.id- Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua Barat, Setian, memaparkan perkembangan dan prospek ekonomi Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam agenda Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Manokwari, Selasa (2/12/2025)
Dengan mengusung tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”, Setian menegaskan bahwa kedua provinsi kini memasuki fase pertumbuhan yang berbeda, namun sama-sama memiliki peluang penguatan ekonomi menuju 2026.
Mengenai Perkembangan ekonomi, Setian mengatakan bahwa Papua Barat mengalami kontraksi pada triwulan II dan III 2025, masing-masing di level 0,23 persen dan 0,13 persen (yoy) pada TW II dan TW III 2025.
Menurut dia, kontraksi tersebut terjadi akibat normalisasi setelah lonjakan produksi LNG pada 2024, sehingga bukan mencerminkan penurunan struktur ekonomi Papua Barat. “Namun demikian, Papua Barat masih menyimpan potensi yang cukup besar untuk kita tingkatkan pertumbuhan ekonominya ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Papua Barat Daya terus mencatatkan pertumbuhan setelah resmi dipisahkan dari Papua Barat oleh BPS. Pada 2025, Papua Barat Daya tetap tumbuh kuat akibat pengaruh positif dari geliat sektoral dan peningkatan pengeluaran rumah tangga.
Setian memaparkan bahwa Papua Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi 3,19 persen pada triwulan II 2025 dan 4,03 persen pada triwulan III 2025, terutama ditopang peningkatan dari sektor-sektor tertentu dan komponen pengeluaran rumah tangga.
Namun dari sisi lapangan usaha, Papua Barat masih didominasi dua sektor utama pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan yang pada 2025 mengalami normalisasi. Dampaknya, ekspor Papua Barat pun ikut terkoreksi..Meski demikian, ada berita baik dari sisi konsumsi rumah tangga.
“Konsumsi rumah tangga kita tumbuh di level 5,75 persen. Ini menceritakan bahwa sektor perdagangan mengalami peningkatan di 2025,” terang Setian.
Berbeda dengan Papua Barat, Papua Barat Daya didukung oleh sektor pertambangan nikel serta industri pengolahan, khususnya pengolahan ikan.
“Harusnya Papua Barat Daya terkenal dengan pariwisata Raja Ampat. Kenapa bisa ditopang oleh sektor pertambangan? Ternyata sektor pertambangan nikel di Papua Barat Daya menjadi penopang ekonomi di wilayah ini,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa berbeda dengan Papua Barat, di Papua Barat Daya sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan tidak bergerak sejalan.
“Pertambangannya oleh komoditas nikel, namun sektor pengolahannya justru ditopang oleh pengolahan ikan. Ini bisa menjadi contoh bagi Papua Barat ke depannya,” katanya.
Sepanjang 2025, BI Papua Barat mendorong munculnya sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui berbagai program dan sinergi dengan para pemangku kepentingan. Setian menyebut bahwa BI telah menerjunkan kegiatan penggalian tipis sejak 2023 bekerja sama dengan akademisi Universitas Papua dan masyarakat untuk melahirkan ide-ide ekonomi baru.
Menurutnya, akselerasi ekonomi dua provinsi tidak hanya bertumpu pada dinamika aktivitas ekonomi, tetapi juga pada inisiatif strategis BI. Program seperti Papedanomic, Pesta Sinoli, dan Torang Creative and Ecotourism Festival menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi daerah.
Selain itu, BI Papua Barat juga memperkuat peran UMKM untuk memperbaiki struktur ekonomi lokal.
“Sepanjang 2025, kami melaksanakan berbagai program untuk mendukung produktivitas dan peningkatan kapasitas UMKM dari hulu hingga hilir,” jelasnya.
Ke depan, menurut Setian, Papua Barat memiliki peluang besar memperluas sumber pertumbuhan ekonomi mengingat semakin banyak potensi yang dapat dioptimalkan. Sementara Papua Barat Daya berada pada momentum kuat untuk mendorong hilirisasi industri demi meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Ia juga menyoroti perkembangan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit yang tetap konstruktif di tengah proses penyesuaian likuiditas perbankan. Kondisi ini, katanya, menjadi sinyal positif bagi ketahanan sektor keuangan dan prospek pemulihan ekonomi di kedua provinsi.
Pada aspek inflasi, Setian memproyeksikan bahwa inflasi Papua Barat pada 2026 tetap terkendali di kisaran 2,5 ± 1 persen, setelah realisasi inflasi 2024 berada pada level 2,53 persen.
Ia menambahkan bahwa inflasi Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Oktober 2025 relatif aman, dan sepanjang 2025 inflasi di kedua provinsi berada pada level terkendali. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebagai pendorong utama inflasi di kedua wilayah.
“Inflasi pada komoditas pangan yang dipicu berbagai faktor mendorong perlunya sinergi dan inovasi dalam pengendalian inflasi pangan,” tegasnya.
Berbagai program pengendalian inflasi dilakukan melalui sinergi antara BI dan pemerintah daerah, dengan pendekatan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Setian menegaskan kembali komitmen BI Papua Barat memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta lintas pemangku kepentingan lainnya.
PSR-CP
