MANOKWARI, cahayapapua.id- Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wempi Wetipo mengatakan, musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) harus memiliki output nyata di masyarakat. Musrembang harus menjadi dasar pembangunan yang konkret.
Demikian disampaikan Wamendagri saat menghadiri musrembang Provinsi Papua Barat 2024, di Manokwari, Senin (29/4/2024). Musrembang membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan otonomi khusus Provinsi.
Wamen mengatakan berbicara musrembang sama dengan berbicara output yang nyata.
“Kalau kita bicara musrembang hari ini dari tahun ke tahun itu kita bicara musrembang. Tapi kadang yang outputnya itu yang tidak pernah kita lihat. Dan ketika kita bicara musrembang mari kita sejalan pikiran,” katanya.
Ia menjelaskan, Presiden RI telah menekankan mengenai pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Di Papua Barat hendaknya visi misi daerah sejalan dengan program nasional agar bisa berjalan selaras.
“Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing dan kreatif daerah,” jelasnya.
Dari sini kata Wamen, akan jelas terlihat tujuan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah.
“Tujuan lain dari pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah” Terangnya.
Selain itu, Wamen juga menekankan mengenai tujuan dari otonomi khusus Papua. Wamen menjelaskan, otsus bertujuan untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar orang asli Papua baik dalam bidang ekonomi politik, maupun sosial budaya.
“Otsus juga untuk percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua,” paparnya.
Menurut Wamen, dalam Percepatan pembangunan wilayah Papua Barat diarahkan menuju Papua Sehat, cerdas dan produktif untuk mewujudkan Papua Mandiri, adil dan sejahtera melalui pembangunan manusia unggul serta pembangunan ekonomi inklusif yang didukung oleh penguatan tata kelola dan pembiayaan pembangunan wilayah.
Ia menambahkan untuk Penyusunan RPJPD provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua Barat disusun dalam mewujudkan arah pembangunan wilayah tersebut, dengan tetap mempertimbangkan Inovasi dan karakteristik daerah.
“Di samping itu, penyelarasan ini dilakukan untuk memastikan substansi yang diatur secara rancangan awal rpjpd mengacu dan selaras dengan RPJPN, menjadi directiv dan confirmative meeting arah kebijakan pembangunan jangka panjang kewilayahan di Papua Barat,” imbuhnya.
PSR – CP
