MANOKWARI, cahayapapua.id- Kapolda Papua Barat, Irjen Pol. Alfred Papare, menegaskan bahwa proses penerimaan Bintara Polri di wilayah Papua Barat harus berjalan bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).
Hal itu disampaikan Kapolda Papua Barat saat ditemui awak media di Manokwari, Rabu (15/4/2026).
Kapolda menegaskan bahwa proses rekrutmen saat ini bersifat reguler dan tidak ada jalur khusus maupun janji kelulusan dalam bentuk apa pun.
“Saat ini seleksi Bintara Polri bersifat reguler atau umum, tidak ada istilah Bintara Noken atau program khusus. Jadi semua murni berdasarkan hasil seleksi,” tegasnya.
Ia meminta para peserta calon siswa (casis) untuk mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek akademik, fisik, maupun psikologi, serta memperbanyak doa dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi.
Kapolda juga menekankan kepada jajaran SDM dan panitia seleksi agar tidak bermain dengan proses ini, serta tidak memberikan janji kelulusan atau iming-iming apa pun kepada peserta.
“Tidak boleh ada janji-janji kelulusan, tidak ada iming-iming bayar agar lulus. Itu semua penipuan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik percaloan dalam proses rekrutmen, dan mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan indikasi pelanggaran.
“Kalau ada anggota Polri atau panitia yang menjanjikan kelulusan, segera laporkan ke Propam. Sudah disiapkan nomor pengaduan di setiap lokasi tes,” katanya.
Kapolda juga mengingatkan orang tua atau wali murid agar tidak mudah percaya dengan pihak-pihak yang mengaku bisa membantu meloloskan peserta dengan imbalan tertentu, serta diminta percaya pada kemampuan anaknya dan tidak mengambil jalan pintas.
“Jangan percaya kalau ada yang mengaku bisa meluluskan dengan membayar. Kalau sampai tertipu, itu juga akan ditelusuri karena ada unsur kerja sama,” ungkap Kapolda.
Ia berharap proses seleksi dapat berjalan objektif dengan mengedepankan kemampuan masing-masing peserta di setiap tahapan penilaian.
“Kalau kuat di akademik, kejar nilai akademik. Kalau kuat di fisik, maksimalkan di kesamaptaan. Semua ada bobot penilaiannya,” tambahnya.
Kapolda juga menyampaikan bahwa kuota penerimaan Bintara Polri di Papua Barat mencapai sekitar dua ratus orang dengan jumlah pendaftar sekitar dua ribu orang, sehingga persaingan berlangsung ketat.
Mengenai kuota Akpol, Kapolda menjelaskan bahwa penentuan akhir masih menunggu koordinasi pusat berdasarkan animo peserta di tiap provinsi. Ia juga berharap anak-anak asli Papua dapat terjaring maksimal dalam seleksi Akpol tahun ini.
“Harapan kita, anak-anak Papua juga bisa bersaing dan lolos melalui seleksi ini,” pungkasnya.
PSR-CP
