MANOKWARI, cahayapapua.id- Aliansi pemuda, mahasiswa, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ikatan Asrama Kedaerahan, bersama masyarakat Manokwari menggelar aksi damai di Manokwari, Selasa (2/9/2025).
Aksi yang berlangsung tertib itu merupakan bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah dan lembaga negara. Dalam orasinya, massa aksi menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan berlandaskan pada amanat lembaga negara untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyat.
“Kami hadir untuk mengingatkan agar semua pihak kembali pada tugas dan fungsi sebenarnya demi kesejahteraan rakyat. Dari dasar itu, kami menyampaikan poin-poin tuntutan yang harus ditindaklanjuti,” demikian pernyataan Aliansi yang di sampaikan oleh Koordinator Lapangan, Yakonias Surune
Adapun 17 tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR serta penetapan pajak baru.
2. Membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).
3. Melakukan evaluasi dan renovasi menyeluruh terhadap institusi Polri.
4. Mengusut tuntas kasus kekerasan, penculikan, dan penghilangan nyawa aktivis serta massa aksi di Jakarta, Makassar, Sorong, Manokwari, dan wilayah lainnya di Indonesia yang diduga akibat tindakan berlebihan aparat keamanan.
5. Menghentikan pemborosan uang rakyat untuk kepentingan pejabat.
6. Menghentikan tindakan represif terhadap rakyat.
7. Mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat serta mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat membuat regulasi perlindungan hak-hak masyarakat adat.
8. Meminta partai politik memberikan sanksi tegas hingga pemecatan bagi kader yang bersikap tidak etis dan memicu kemarahan publik.
9. Mengangkat dan menjamin hak-hak politik Orang Asli Papua (OAP) di tanahnya sendiri.
10. Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil serta mengembalikan TNI ke barak.
11. Mengesahkan dan menegakkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor.
12. Menjamin pendidikan dan kesehatan gratis yang ilmiah dan demokratis bagi seluruh masyarakat Papua Barat, serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan.
13. Memastikan upah layak bagi seluruh tenaga kerja, termasuk dosen, guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra kerja lainnya.
14. DPR Papua Barat segera mengeluarkan regulasi tentang penjualan pinang khusus bagi OAP.
15. Memberikan beasiswa kepada mahasiswa dan pelajar dari keluarga kurang mampu di Papua Barat.
16. Mengadili pelaku pelanggaran HAM di seluruh Tanah Papua.
17. Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) di Tanah Papua yang dinilai merusak serta merampas sumber kehidupan OAP.
Aksi ini mendapat pengawalan aparat keamanan dan berjalan damai. Para peserta aksi menegaskan, tuntutan tersebut merupakan suara rakyat yang harus segera direspons oleh pemerintah dan lembaga terkait.
PSR-CP
