MANOKWARI — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB), Orgenes Wonggor, mendorong pemerintah daerah di tingkat kabupaten untuk menciptakan terobosan khusus di bidang pendidikan, terutama di daerah pedalaman. Ia juga meminta dukungan dari pemerintah provinsi untuk inisiatif ini.
Menurut Orgenes Wonggor, terobosan dalam pendidikan harus dimulai dengan penyusunan basis data yang mencakup jumlah sekolah dan ketersediaan tenaga pengajar agar dapat menghasilkan kebijakan pendidikan yang komprehensif, mencakup tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Dasar (SD), dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Kita ingin membahas peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan itu harus dimulai dari pendidikan. Setelah itu, kita harus bergerak ke bidang kesehatan. Hal ini penting untuk mengubah kondisi yang ada. Saat ini, bahkan di daerah yang lebih mudah diakses, seperti di Minyambouw, masih terdapat masalah dalam ketersediaan guru. Mari kita tinjau keadaan di Mainda, Inggramhim, dan beberapa sekolah lainnya yang juga menghadapi masalah serupa,” ujar Wonggor pada hari Senin, 6 November 2023.
Ia menekankan bahwa untuk memperbaiki kualitas SDM di daerah pedalaman, masalah terkait pendidikan dan kesehatan harus diselesaikan. Hal ini mencakup penyediaan tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana yang memadai. Sebab, isu pendidikan dan kesehatan adalah masalah klasik yang selalu muncul.
“Permasalahan ini telah ada selama puluhan tahun di Tanah Papua. Di Pegunungan Arfak, khususnya, masih terdapat kekurangan tenaga pengajar. Tidak ada solusi konkret yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini. Di bidang kesehatan, pelayanan juga masih mengalami kendala,” ungkap Wonggor.
Sebagai wakil rakyat, Wonggor menyatakan bahwa DPR Papua Barat terus memperjuangkan isu-isu terkait pendidikan dan kesehatan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat saat melakukan kegiatan, seperti penjaringan isu aktual, kunjungan kerja, dan reses. Namun, keputusan akhir tetap ada pada pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Kami mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua Barat untuk berani melakukan terobosan dalam menghadapi tantangan serta permasalahan pendidikan dan kesehatan yang ada,” tegasnya.
Wonggor memberikan contoh terobosan, seperti mengontrak tenaga pengajar untuk memenuhi kebutuhan guru di setiap jenjang pendidikan, serta memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, termasuk perawat dan bidan, serta ketersediaan obat-obatan.
“Langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah adalah membuat kebijakan untuk pengadaan guru kontrak. Guru-guru tersebut harus ditempatkan di daerah pedalaman, seperti Pegunungan Arfak. Jika langkah ini tidak diambil, kita akan terus berbicara tentang pendidikan dengan hasil yang tidak akan berubah,” tandasnya.
Ia juga mengkhawatirkan bahwa SDM generasi Pegaf akan sulit bersaing dengan anak-anak di perkotaan jika kondisi pendidikan dan kesehatan tetap stagnan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas dan terlatih agar sejalan dengan perkembangan zaman. Para guru yang mengajar di daerah pedalaman harus memiliki kualitas yang setara dengan guru di wilayah perkotaan, terutama untuk mata pelajaran eksakta. Selain itu, ketersediaan dokter, perawat, bidan, serta obat-obatan juga harus selalu terjamin.
“Kami meminta agar pemerintah daerah mengambil kebijakan yang tegas. Tanpa kebijakan dan terobosan, pendidikan dan kesehatan akan tetap dalam kondisi yang sama. Harus ada keberanian untuk mengambil langkah-langkah inovatif,” tutupnya.
Sebelumnya, seorang warga di distrik Minyambouw, Marlin Mandowen, mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi pendidikan anak-anak, terutama di tingkat SMA. Ia menyatakan bahwa siswa di SMA Negeri Minyambouw seringkali kurang mendapatkan kegiatan belajar yang memadai, sehingga banyak waktu terbuang sia-sia.
“Kami sangat prihatin terhadap anak-anak kami. Misalnya, dalam seleksi penerimaan polisi wanita, tidak ada siswa yang lolos. Hal ini terkait dengan kurangnya jumlah guru, yang berdampak pada kualitas SDM,” ujarnya.
Marlin sangat mendukung adanya terobosan dan kebijakan di bidang pendidikan. Ia berharap DPR Papua Barat, DPR Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Bupati melalui Dinas Pendidikan dapat memandang masalah ini dengan serius.
“Sebelumnya, sempat terdapat guru-guru kontrak di SMA Minyambouw, namun masa tugas mereka tidak diperpanjang. Ini menyebabkan anak-anak kami lebih banyak mengalami waktu kosong dalam belajar. Kami memerlukan kembali guru-guru kontrak untuk mengatasi masalah ini,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala SD Inpres 07 Mbenti, Marthen Ullo, menginformasikan bahwa sekolahnya memiliki delapan tenaga pengajar yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk dirinya, serta dua guru honorer. Namun, ia mencatat tingkat kehadiran guru yang masih minim dan adanya kerusakan pada tiga ruang kelas di sekolah tersebut.
“Tahun ini, kami mendapatkan bantuan dalam bentuk perpustakaan dan laboratorium. Ada 75 siswa yang aktif belajar dari kelas satu hingga enam, namun kendala yang kami hadapi adalah tempat tinggal guru yang belum memadai. Walaupun kami memiliki jumlah guru yang cukup, terdapat guru yang berasal dari kampung yang berbeda,” pungkasnya.
