MANOKWARI, cahayapapua.id- Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Papua Barat menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan lima lembaga dalam rangka pengawasan Pemilu 2024. Kelima lembaga itu yakni Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat, Klasis GKI Manokwari, DPD KNPI Papua Barat dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat.
“Pertama secara kelembagaan kami menyampaikan apresiasi penghargaan dan terima kasih kepada kelima lembaga yang tentunya sudah melewati proses penjajakan diskusi dan juga pemahaman yang sudah kita lakukan bersama-sama,“ ujar Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idie, usai melaksanakan kegiatan rapat koordinasi bersama stakeholder serta penandatanganan MoU, di Manokwari, Jumat (17/11/2023)
Elias menyampaikan, dasar daripada kerja sama ini dimulai dengan pemetaan indeks kerawanan Pemilu. Terutama isu Sara yang menempatkan Papua Barat masuk dalam zona rawan.
“Nampaknya memang dari Sara itu kemudian kita mengidentifikasi bahwa ada potensi dan ruang yang perlu kita membangun kerja sama yang baik. Agar celah rawan itu bisa kita tutupi,“ ujarnya.
Menurut Elias, bagian MoU yang dilakukan mengajak para pihak untuk berkolaborasi. Sebab tantangan pengawasan Pemilu sangat besar. Dan Bawaslu kata Elias, tidak bisa bekerja sendiri.
“Karena kemungkinan saja ada potret yang sudah digambarkan sebagai bagian dari peringatan bahwa kondisi Sara atau pun isu-isu Sara itu kemungkinan akan terjadi. Apakah itu berbasis kekerasan ataupun potensi penolakan calon Pilkada soal konstruksi hoaks dan seterusnya,“ tutur Elias.
Oleh karena itu, penting bagi semua lembaga untuk saling menguatkan satu sama lain.
“Yang juga dari sisi MUI dan klasik, Saya kira kita berharap soal konstruksi ataupun fasilitas gereja dan masjid jangan digunakan sebagai ruang untuk membangun apa namanya isu-isu materi-materi yang sifatnya kampanye. Sebab itu bisa menambah potensi kerawanan,” papar Elias.
Lanjut Elias, kelembagaan seperti ini harus netral. Juga mulai hari ini dan ke depan Bawaslu akan menjadikan kelima lembaga itu sebagai mitra strategis.
Elias juga menyinggung peran Dewan Adat Papua (DAP) . Ia mengaku telah banyak berdiskusi tentang hal-hal afirmasi orang asli Papua (PAP) dengan DAP.
“Saya harapkan bahwa afirmasi OAP itu tidak pada wilayah elektoral. Juga akomodatif afirmasi terhadap kepentingan OAP itu di dalam DPRK provinsi maupun kabupaten,” ungkapnya.
DAP ini harus menjadi pelopor untuk membangun, menyediakan ruang ataupun memberi informasi kepada masyarakat komunitasnya ataupun orang-orang Papua.
“Di mana masih ada undang-undang Otsus yang dianggap tidak punya gigi atau tidak diperlakukan secara maksimal. Hal-hal seperti ini kiranya perlu kita perhatikan,“ jelasnya
Ia menambahkan, tak kalah krusial adalah peran pemuda. Peran pemuda dalam hal ini KNPI sebagai leading sektornya kiranya menunjukkan peran aktif.
Sebab kata Elias, pemuda inilah yang harus membangun komunitasnya serta menjaga masa depan Papua Barat.
“Jangan biarkan masa depan Papua Barat ini seolah-olah hanya kepentingan orang-orang ataupun peserta Pemilu yang punya kepentingan. Tetapi kita juga harus mampu merawat dari perspektif kepemudaan dan masa depan anak muda,“ tutup Elias.
PSR-CP
