MANOKWARI, cahayapapua.id- Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua Barat melaksanakan penandatanganan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas serta Perjanjian Kinerja Tahun 2026, sebagai wujud penguatan tata kelola birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, di Manokwari, Senin (19/1/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendorong reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas dan akuntabel di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan pentingnya pengawasan pelayanan publik sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Hari ini kami hadir sebagai negara untuk mengawasi pelayanan publik. Pengawasan birokrasi, khususnya di Papua, memerlukan badan koordinasi yang dibangun secara kontinyu agar hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi,” ujar Amus Atkana.
Ia menambahkan, birokrasi yang bersih dan adil hanya dapat terwujud melalui koordinasi yang efektif, didukung oleh peran hukum dan kebijakan yang konsisten dalam menangani persoalan birokrasi.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, mengungkapkan bahwa penandatanganan komitmen bersama ini merupakan bentuk keseriusan dan konsistensi jajaran Kemenkum dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada tahun 2026.
“Komitmen bersama dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di tahun 2026 ini merupakan komitmen kita bersama yang harus dijaga secara konsisten,” tegas Sahata.
Menurutnya, reformasi birokrasi menjadi alat ukur utama dalam menilai kinerja aparatur sipil negara (ASN), sekaligus menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik.
“Reformasi birokrasi menjadi alat ukur karena sebagai ASN, integritas adalah hal yang sangat penting. Tanpa integritas, pelayanan publik tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.
Sahata juga menegaskan bahwa Kementerian Hukum akan terus hadir melayani masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan ketulusan dan semangat pengabdian yang kuat.
“Kami hadir dengan hati, hadir untuk masyarakat. Kami akan menggali potensi masing-masing unit dan sumber daya yang ada untuk kami canangkan menjadi kekuatan bersama, dengan berkolaborasi bersama seluruh stakeholder,” tambahnya.
Ia berharap, melalui penandatanganan komitmen dan perjanjian kinerja ini, seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Papua Barat tidak hanya memahami komitmen yang telah disepakati, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara nyata dalam setiap tugas dan tanggung jawab.
Dengan langkah tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat optimistis mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani, serta semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
PSR-CP
