JAKARTA, cahayapapua.id-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat memberikan “kado spesial” Tahun Baru 2026 kepada 10 bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam pemajuan kebudayaan daerah.
Kado tersebut berupa pengumuman lolosnya para kepala daerah ke babak presentasi, yang merupakan tahapan akhir penilaian Anugerah Kebudayaan (AK) PWI Pusat 2026. Puncak penganugerahan akan digelar dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di Banten, 9 Februari 2026.
Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono, menjelaskan bahwa para kepala daerah terpilih telah melewati proses seleksi ketat oleh Dewan Juri melalui penilaian proposal dan berbagai dokumen pendukung.
“Berkas yang dinilai sangat lengkap, mulai dari video, dokumen PPKD, perda, tautan berita, hingga foto-foto dokumentasi. Untuk memastikan kebenaran dan implementasinya di lapangan, para bupati dan wali kota diundang untuk mempresentasikan langsung di PWI Pusat,” ujar Yusuf, Kamis (1/1/2026).
Dewan Juri AK PWI Pusat HPN 2026 berjumlah lima orang, yakni Dr. Nungki Kusumastuti, Agus Dermawan T, Sudjiwo Tejo, Akhmad Munir, dan Yusuf Susilo Hartono.
Dari sepuluh kepala daerah tersebut, tiga merupakan wali kota, yakni Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Wali Kota Samarinda Andi Harun, dan Wali Kota Mataram Mohan Roliskan.
Sementara tujuh lainnya adalah bupati, masing-masing Bupati Lampung Utara Harmartoni Ahadis, Bupati Temanggung Agus Setiawan, Bupati Manggarai Heribertus Geradus Laju Nabit, Bupati Blora Arief Rohman, Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita, Bupati Manokwari Hermus Indou, serta Bupati Padang Pariaman John Kenedy.
Yusuf menyebutkan, presentasi para kepala daerah akan berlangsung pada 8-9 Januari 2026 di Jakarta. Hari pertama diisi dengan silaturahmi bersama pengurus PWI Pusat dan tokoh pers nasional, dilanjutkan pengundian nomor urut serta sesi foto resmi. Pada hari kedua, para peserta akan memaparkan program kebudayaan sesuai nomor undian.
“Aspek penilaian meliputi penguasaan materi, gaya dan teknik presentasi, serta penggunaan sarana pendukung. Rombongan boleh hadir, tetapi tidak diperkenankan membantu berbicara, hanya sebagai saksi,” tegasnya.
Tahun ini, AK PWI Pusat mengusung tema “Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, Berbasis Media dan Pers.” Sebagian besar peserta memilih subtema penguatan keragaman ekspresi budaya dan interaksi budaya yang inklusif, dengan merujuk pada 10 Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017.
“Dewan juri menyoroti inovasi yang dilakukan serta dampaknya bagi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, hingga global,” tambah Yusuf.
Selain kategori bupati dan wali kota, pada tahun ke-10 penyelenggaraan ini, PWI Pusat juga menambahkan kategori rintisan “Wartawan dan Komunitas.” Kategori ini diberikan kepada wartawan yang konsisten mengembangkan kegiatan seni dan budaya minimal selama 10 tahun dengan dampak luas.
Dewan Juri telah menetapkan tiga penerima penghargaan kategori ini, yakni Rahmi Hidayati dari Tangerang Selatan, Seno Joko Suyono dari Jakarta/Bekasi, dan Henri Nurcahyo dari Surabaya, yang dinilai berjasa dalam pelestarian budaya hingga diakui di tingkat internasional, termasuk melalui pengakuan UNESCO.
Anugerah Kebudayaan PWI Pusat sendiri telah diselenggarakan sejak HPN 2016 di Lombok, NTB, dan telah melahirkan puluhan kepala daerah “alumni” yang dikenal memiliki perhatian besar terhadap kebudayaan daerah.
PSR-CP
