MANOKWARI, cahayapapua.id- Malam puncak Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Papua Barat 2023 digelar di Lapangan Aimasi SP 3, Distrik Prafi, Manokwari, Sabtu (28/10/2023). Puncak GNPIP ditandai dengan penandatanganan MoU antar daerah.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Bupati Manokwari, Wakil Bupati Mansel dan Sekda Pegunungan Arfak. Kolaborasi juga melibatkan Bank Indonesia Papua Barat.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat, Rommy S Tamawiwy mengatakan GNPIP adalah sebuah perhatian kepada rakyat karena adanya gejolak harga pangan. Sebagai bagian dari keadilan, pemerintah hadir lewat sinergitas dan kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
“Itu bukan kerja satu orang, melainkan hasil kerja dari kita semua. Juga hasil sinergitas tim yang solid. Saya percaya sepanjang 2023 sinergitas dan kolaborasi yang telah kita lakukan sangat luar biasa di tengah dinamika persoalan yang besar yang kita hadapi di tanah ini. Kita tetap bahu-membahu saling suport untuk bisa melakukan pengendalian inflasi,“ ujar Rommy.
Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indou dalam arahannya mengatakan inflasi merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia. Inflasi telah berdampak pada perekonomian masyarakat secara luas mulai dari daya beli, stabilitas harga hingga pertumbuhan ekonomi.
“Oleh karena itu pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengendalikan inflasi agar tetap berada pada level yang wajar. Salah satu upaya tersebut adalah melalui kegiatan GNPIP Papua Barat tahun 2023,” tutur Hermus.
Hermus menyampaikan upaya-upaya lain juga dilakukan untuk pengendalian inflasi. Antara lain melakukan koordinasi dan juga kerja sama dengan instansi terkait. Termasuk peningkatan produksi dan ketersediaan pangan.
“Ketersedian pangan seperti pelatihan dan pengimplementasian best practice pengembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan, perluasan pemanfaatan pupuk organik pelaksanaan budidaya pangan mandiri serta perluasan kerja sama antara daerah,“ ujarnya.
Selain itu, lanjut Hermus, upaya lain juga dilakukan seperti melakukan gerakan pangan murah operasi pasar dan strategis pengendalian harga pasar (SPHP). Ini semua ditempuh untuk menjaga serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan.
“Kemudian penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi dengan melakukan penguatan kapasitas TPID, penguatan sosialisasi dan komunikasi dalam rangka mendorong peningkatan konsumsi produk olahan dan diversifikasi pangan,“ paparnya.
Menurut Hermus, berbagai upaya tersebut telah menghasilkan hal yang positif.
“Untuk itu saya mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat Sinergi dan kolaborasi antara instansi baik itu BI Papua Barat dan tentunya di dalam tim pengendalian inflasi daerah. Mari kita bersama untuk mewujudkan Papua Barat yang mandiri pangan, inflasi terjaga, dan masyarakat sejahtera,“ tutup Hermus.
PSR-CP
