MANOKWARI, cahayapapua.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadikan Manokwari sebagai daerah percontohan antikorupsi. KPK sudah memulai observasi untuk melihat inovasi yang memungkinkan diterapkan di daerah ini.
Plh Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Friesmount Wongso mengatakan, selain Manokwari, satu daerah lainnya juga masuk sebagai calon daerah antikorupsi. Daerah itu yakni Manokwari Selatan.
“Jadi di Provinsi Papua Barat ada dua kabupaten yang terpilih sebagai calon kabupaten percontohan antikorupsi. Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan. Untuk itu hari ini kita melakukan sosialisasi dan observasi di Kabupaten Manokwari. Besok dilanjutkan di Kabupaten Manokwari Selatan,” ujar Friesmount dalam kegiatan observasi di Kabupaten Manokwari, Rabu (11/9/2024).
Menurut Friesmount, sebelum menentukan Manokwari sebagai kabupaten percontohan antikorupsi, pihaknya melakukan observasi lapangan. Langkah ini untuk melihat apa yang menjadi potensi di Manokwari.
“Dalam hal ini ada enam komponen dan 19 indikator yang harus dipenuhi setiap daerah agar terpilih sebagai kabupaten percontohan antikorupsi,” ucapnya.
Lanjutnya, tim dari KPK akan melihat apakah semua pihak baik eksekutif, legislatif dan seluruh pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat di Manokwari ikut terlibat dalam mengawasi dan mencegah tindak pidana korupsi.
“Dengan observasi ini kita melihat langsung kesiapan pemerintah daerah. Jika Kabupaten Manokwari dapat memenuhi syarat akan dilanjutkan bimbingan teknis lanjutan di awal tahun 2025 dan setelah itu dinilai apakah Manokawari layak menjadi kabupaten percontohan anti korupsi,” katanya.
Ia menambahkan ada berbagai keuntungan akan didapat jika sebuah daerah ditetapkan sebagai kabupaten anti korupsi. Salah satunya bisa mendapatkan dana tambahan.
Namun, status kabupaten antikorupsi tidaklah abadi. KPK akan mencabut status tersebut jika ada kepala daerah atau pejabat yang tergelincir korupsi.
Bahkan, KPK akan menghentikan penilaian ketika ditemukan ada pejabat yang korupsi saat proses penilaian berjalan.
“Jangan kecil hati kalau tidak dinyatakan sebagai kabupaten anti korupsi nantinya, sudah terpilih untuk observasi KPK saja ini menandakan Manokwari dan Manokwari Selatan lebih unggul dari tujuh kabupaten di Papua Barat,” ujarnya.
Tanggung Jawab Bersama
Sementara itu, Bupati Manokwari Hermu Indou mengungkapkan, terpilihnya Manokwari sebagai calon kabupaten percontohan antikorupsi oleh KPK menjadi tanggung jawab yang harus dipikul pemerintah daerah.
“Penilaian tersebut bertujuan meningkatkan tata kelola kabupaten Manokwari menjadi lebih baik, yaitu taat pada peraturan dan UU dengan efisien, ekonomis, transparan dan bersih dari KKN,” tuturnya.
Menurut Hermus, dengan status kabupaten antikorupsi maka kepercayaan masyarakat akan makin meningkat kepada pemerintah daerah dan birokrasi Pemkab Manokwari.
“Saya perintahkan pimpinan OPD untuk menindaklanjuti saran dan rekomendasi KPK terhadap enam komponen dan 19 indikator guna mewujudkan upaya Pemkab Manokwari sebagai daerah antikorupsi di Indonesia,” ujarnya
PSR-CP
