MANOKWARI, cahayapapua.id– Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Papua Barat menggelar rapat high level meeting (HLM), Selasa (12/9/2023). Rapat ini membahas penyatuan persepsi TPID dari 7 kabupaten dalam menghadapi fenomena El Nino dan krisis pangan.
Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan Provinsi Papua Barat masih dikategorikan masuk 10 besar inflasi tertinggi di Indonesia. Karena itu, harus ada langkah lebih konkret dalam menekan faktor pemicu inflasi.
“Inflasi sendiri sangat berelefansi dengan stunting, kemiskinan juga kemiskinan ekstrem. Semakin tinggi inflasi kita artinya pendapatan dan pengeluarannya tidak seimbang kemudian ketersediaan barang yang terbatas dengan harga yang tinggi. Ketidakmampuan daya beli ini yang kemudian menjadi bagian rakyat tidak mampu,“ ujar Waterpauw.
Menurutnya, Kabupaten Manokwari tercatat menjadi Kabupaten/kota IHK dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia. Inflasi Manokwari ada di angka 6,40 persen secara tahunan (yoy).
Oleh karena itu dirinya meminta kepada masing-masing kepada daerah untuk dapat mengoptimalkan lahan-lahan yang ada di wilayahnya dengan menanam berbagai pangan lokal yang dapat mengantisipasi adanya potensi terjadinya krisis pangan.
“Mari kita kerja bersama untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada dalam rangka mempersiapkan adanya potensi terjadinya krisis pangan di masa depan,“ ucapnya.
Bupati Manokwari Hermus Indou dalam Rapat HLM TPID menyampaikan, angka inflasi terdorong oleh beberapa problem yang masih dihadapi di beberapa sektor. Di antaranya sektor perhubungan, pertanian dan perikanan.
Di sektor perhubungan, Hermus meminta untuk tetap mendorong Manokwari menjadi hap di Provinsi Papua Barat.
“Jujur saja harga tiket naik itu karena memang pesawat itu kosong. Karena itu kita butuh kebijakan kerja sama antara daerah terutama untuk menjadikan Manokwari sebagai hap di tahun 2024. Kemudian kita berharap Fakfak, Kaimana, Bintuni dan Wondama tidak lagi lewat Sorong. Saya minta kita kembalikan semua ke Manokwari,“ ujar Hermus.
Sementara untuk sektor pertanian khususnya beras, menurut Hermus, memang luas panen khususnya di Kabupaten Manokwari tidak bertambah. Karena itu adanya Lahan Usaha (LU) yang hari ini tidak produktif terutama LU 2 yang ada di SP 1.
“Saya berharap LU 2 yang ada di SP 1 sekitar 400 hektar ini kita konversi dari LU 2 ke LU 1 untuk cetak sawah. Karena kalau kita bicara soal ketersediaan pasokan itu tidak ada pilihan selain harus kita meningkatkan produktivitas dalam daerah kita dan untuk meningkatkan produktivitas daerah kita itu mesti kita nanam kita cetak sawah dengan area yang cukup,“ tuturnya
Kabupaten Manokwari antara bulan ini juga akan menginisiasi untuk melakukan kerja sama antar daerah. Konkretnya pihaknya sedang menjajaki kerja sma dengan Sidrap dan Pinrang dalam mendukung pasokan beras Kabupaten Manokwari.
Kemudian untuk sektor perikanan, lanjut Hermus bahwa kewenangan sektor perikanan masih ada di Pemprov. Sedangkan di Pemkab pihaknya hanya menangani untuk perikanan darat.
“Perikanan darat akan menjadi tugas kami, untuk kami mengoptimalkan dan memastikan bahwa kedepan masyarakat kita di Manokwari ataupun konsumen kita tidak hanya tergantung kepada budidaya ikan yang ada di darat. Mungkin ini yang kita bisa lakukan,” tukasnya.
Kemudian untuk perikanan tangkap akan dilakukan koordinasikan dengan Pemprov agar pemkab bisa terlibat menangani.
“Kalau kita lihat banyak faktor yang memengaruhi harga ikan di pasar. Prinsipnya kita akan terus menindaklanjuti semua arahan yang telah disampaikan oleh Pj Gubernur Papua Barat untuk langkah-langkah nasional yang tadi sudah disampaikan oleh kami akan dilakukan. Ini juga kita sudah lakukan di Pemda Manokwari walaupun belum efektif,“ imbuh Hermus.
PSR-CP
