MANOKWARI, cahayapapua.id- Pemerintah Kabupaten Manokwari menegaskan komitmennya melaksanakan program pendidikan gratis bagi seluruh siswa dari SD hingga SMA/SMK, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan kebijakan ini diperkuat melalui peraturan daerah yang disusun bersama DPRK Manokwari sebagai dasar pelaksanaan pendidikan gratis.
“Pemerintah daerah sudah berjuang bersama DPRK untuk menerbitkan peraturan daerah tentang pendidikan gratis di Kabupaten Manokwari,” ujar Hermus di Manokwari, Selasa (31/3/2026).
Menurut Hermus, program ini didukung pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus) Papua untuk membebaskan seluruh biaya pendidikan siswa. Skema pembiayaan melalui Biaya Operasional Daerah (Bosda) menanggung kebutuhan operasional sekolah, termasuk guru honorer.
“Semua biaya pendidikan, termasuk SPP, kita tuntaskan. Kita siapkan Bosda yang membiayai seluruh kebutuhan operasional, termasuk guru-guru honorer,” jelasnya.
Anggaran pendidikan dihitung per peserta didik dan disalurkan langsung ke sekolah untuk membiayai seluruh program yang ada.
“Setiap siswa kita hitung, kemudian anggaran itu disalurkan langsung ke sekolah untuk membiayai seluruh program yang ada,” terang Hermus.
Bupati menegaskan, kebijakan ini berlaku untuk seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta.
“Kalau hanya sekolah negeri yang gratis sementara swasta tidak, itu diskriminasi. Moto kita ‘Manokwari untuk Semua dan Semua untuk Manokwari’,” tegasnya.
Program pendidikan gratis ini juga berlaku bagi seluruh masyarakat yang berdomisili di Manokwari, tidak hanya untuk Orang Asli Papua (OAP).
“Pendidikan gratis ini untuk semua, bukan hanya untuk anak-anak asli Papua, tetapi untuk seluruh masyarakat yang tinggal di Manokwari,” tambah Hermus.
Ia mengingatkan pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan lagi. Jika masih ditemukan, masyarakat diminta melaporkannya ke pemerintah daerah.
“Kalau nanti masih ada pungutan di sekolah, mohon disampaikan kepada kami,” tandasnya.
PSR-CP
