MANOKWARI, cahayapapua.id- Bupati Manokwari, Hermus Indou, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menuntaskan program pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat pada tahun 2026.
Hal itu disampaikan Hermus saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari, Selasa (14/4/2026).
“Yang pertama harus kita garis bawahi adalah pendidikan gratis dan kesehatan gratis harus bisa kita tuntaskan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahun sebelumnya program tersebut belum dapat dijalankan secara maksimal karena pemerintah masih dalam tahap konsolidasi, baik dari sisi pemerintahan maupun perencanaan pembangunan.
“Tahun lalu kita masih dalam tahap konsolidasi, menyusun visi misi, renstra, serta membenahi birokrasi. Tapi tahun ini tidak ada alasan lagi,” tegasnya.
Hermus menekankan seluruh perangkat daerah untuk memprioritaskan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan, bukan untuk kebutuhan internal.
“Saya minta dengan hormat, anggaran pendidikan dan kesehatan tidak digunakan untuk hal-hal yang hanya memenuhi kebutuhan di kantor,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi praktik pungutan liar di sekolah, serta menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menjamin berbagai kebutuhan dasar pendidikan, termasuk biaya sekolah dan seragam.
“Kita harus buktikan tahun ini tidak ada pungutan liar di sekolah. Kalau masih ada, kepala sekolah akan diganti,” ujarnya.
Selain itu, Hermus menegaskan bahwa pihak sekolah tidak memiliki kewenangan untuk menahan ijazah siswa, karena dokumen tersebut merupakan hak peserta didik dan bagian dari pelayanan negara.
“Tidak ada hak menahan ijazah. Itu dokumen negara dan harus diberikan kepada siswa,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga memastikan tenaga honorer di sektor pendidikan tetap dapat menjalankan tugasnya seperti biasa.
“Guru-guru honorer tetap mengajar, anggaran kita cukup. Jangan ada alasan yang tidak benar,” katanya.
Hermus juga mengingatkan seluruh kebijakan dan program harus dijalankan dengan integritas, mengingat pemerintah daerah saat ini berada dalam sorotan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan rakyat sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bekerja sungguh-sungguh dan membuktikan komitmen dalam melayani masyarakat, sehingga kepercayaan publik dapat terus terjaga dan pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat.
PSR-CP
