MANOKWARI, cahayapapua.id– Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Manokwari menggelar bimbingan teknis pengelolaan keuangan. Bimtek digelar selama tiga hari, mulai Senin 30 Oktober hingga 1 November 2023.
Bimtek dibuka Sekda Manokwari Henri Sembiring. Turut hadir plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Corneles Edwinson Wondiwoydan dan Kepala Inspektorat Khumaidi.
Henri Sembiring mengatakan, laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 dan seterusnya dapat disusun berdasarkan regulasi terbaru, diselesaikan dan diserahkan tepat waktu.
“Sehingga prestasi yang sudah dicapai dapat terjaga dan ditingkatkan dari waktu ke waktu”, ujarnya.
Sembiring juga menyampaikan kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan bimtek dengan baik dan fokus hingga akhir. Sehingga sinergi dan ilmu akan berdampak pada perbaikan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“Belum ada bimtek saja kita dapat WTP apalagi sudah di bimtek, maka kualitas laporan kita harusnya jauh lebih baik,“ tutur Sembiring.
Ia juga mengingatkan kepada bendahara dan kasubang keuangan agar temuan di tahun 2021 tidak terulang tahun ini. Artinya kata dia, bimtek ini benar benar mencetak pengelola keuangan yang berkualitas.
“Semoga melalui kegiatan ini pengelolaan keuangan daerah ini semakin baik dengan akuntabilitas yang semakin meningkat dan terbangunnya sinergitas yang makin kuat,“ ungkapnya.
Sementara itu dalam laporan ketua panitia, Syanne Ihalauw, menyapaikan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pengelola keuangan daerah di setiap OPD lingkup Pemkab Manokwari. Ia menyebutkan bimtek akan diikuti oleh 220 peserta yang terdiri dari kepala sub bagian keuangan, bendahara pengeluaran, bandara penerimaan dan bendahara barang.
“Kemudian dalam bimbingan teknis ini nantinya akan dilakukan pembahasan sejumlah topik yakni implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022, kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah daerah, Penatausahaan dan pelaporan keuangan menggunakan aplikasi FMIS, laporan BMD serta penggunaan fasilitas kantor, peran APIP dalam melawan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Manokwari,” tutupnya.
PSR-CP
