MANOKWARI, cahayapapua.id- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menggelar sharing session bersama para jurnalis di Manokwari, Papua Barat dengan tema “Mengenal Lebih Dekat BPK RI”, Kamis (20/11/2025). Kegiatan ini bertujuan mempererat kolaborasi antara BPK dan insan pers dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Kepala BPK Perwakilan Papua Barat, Agus Priyono, menjelaskan bahwa BPK merupakan lembaga tinggi negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi dan memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Kedudukan BPK diatur langsung dalam Pasal 23E UUD 1945 dan sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti DPR, MPR, dan Presiden.
“BPK bertanggung jawab memeriksa keuangan negara yang dikelola kementerian, lembaga, maupun BUMN. Ini yang membedakan BPK dengan BPKP. Secara dasar hukum, BPKP adalah pengawas internal pemerintah yang dibentuk melalui perpres, sementara BPK dibentuk konstitusi sebagai pemeriksa eksternal negara,” ujar Agus Priyono.
Ia menjelaskan sejumlah tugas utama BPK, mulai dari memeriksa pengelolaan keuangan negara, melaporkan indikasi tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum, hingga memantau pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan. BPK juga aktif dalam forum internasional, termasuk Dewan Auditor PBB dan organisasi maritim internasional.
Agus menegaskan bahwa nilai-nilai dasar seperti independensi, integritas, dan profesionalisme menjadi pegangan penting dalam pelaksanaan tugas BPK. Bahkan lembaga ini memiliki mekanisme pengawasan internal untuk menjaga pelaksanaan kode etik oleh seluruh anggotanya.
Dalam kesempatan tersebut, BPK Papua Barat menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan media yang hadir. Agus berharap kegiatan ini dapat membuka ruang diskusi untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.
“Kami berharap rekan-rekan media dapat berperan aktif memberitakan tata kelola keuangan daerah dengan data dan informasi valid, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dan mendorong perbaikan di Papua Barat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua PWI Papua Barat, Bustam, menegaskan pentingnya informasi hasil pemeriksaan BPK sebagai rujukan publik. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
“Pemeriksaan keuangan harus dilakukan profesional dan sesuai aturan. Media perlu mengungkap kegiatan yang menyimpang dari anggaran agar penggunaan anggaran negara semakin bijak. Kolaborasi serta perbaikan regulasi juga penting untuk meningkatkan efektivitas pemerintah daerah,” ujarnya.
Kegiatan sharing session ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi BPK dan media dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat di Papua Barat.
PSR-CP
