MANOKWARI, cahayapapua– Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat melakukan pertemuan dengan Bupati Manokwari Hermus Indou di Kantor Bupati, Selasa (10/10/2023). Pertemuan ini menghasilkan sejumlah poin penting terkait peningkatan pengelolaan keuangan di Pemkab Manokwari.
Plt Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat, Lepot Setyanto, mengatakan pertemuan juga dilakukan dengan membahas beberapa hal tentang peran dan juga fungsi BPKP Papua Barat. Pihaknya kata Setyanto, memberikan beberapa masukan baik yang bersifat teknis maupun kebijakan dalam pengelolaan keuangan.
“Pertama kami sedang melakukan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah termasuk Pemkab Manokwari,“ tutur Setyanto
Selain itu, pembahasan juga mengenai evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Manokwari
“Terkait dengan SPIP, kami punya tugas untuk melakukan pemindahan termasuk juga eksistensi, memang secara umum SPIP itu ada level 1-5 dan untuk Kabupaten Manokwari sudah sampai level dua. Sedangkan untuk APIP, Pemkab Manokwari masuk di level dua juga. Mudah-mudahan dengan melalui pembinaan nanti bisa mencapai level tiga,“ ujarnya.
Oleh karena itu, kata Setyanto, perlu adanya koordinasi dengan Bupati Manokwari, sehingga beberapa hal perlu ditindaklanjuti serta perlu melakukan upaya-upaya peningkatan kapabilitas. Dalam upaya ini, lanjut Setyanto, pihaknya merencanakan akan menyelenggarakan workshop dana desa bersama perangkat desa SKP.
“Kami juga sedang merencanakan dalam waktu dekat akan melakukan workshop dana desa. Kami akan mengundang DPD untuk dapil Papua Barat khususnya yang berasal dari Manokwari dan kami juga akan mengundang perangkat desa, SKPD atau OPD yang secara langsung menangani pembinaan desa termasuk juga BPKAD, DPMK, kepala desa dan distrik. Bupati juga mengatakan siap untuk fasilitas itu, dan lokasinya nanti mungkin di aula kantor bupati,“ jelas Setyanto
Terkait PDAM, pihaknya siap membantu melalui digitalisasi untuk layanan dan pembayaran.
“Intinya kami siap membantu badan usaha milik daerah. Supaya nanti semakin bagus, termasuk salah satunya adalah melalui digitalisasi PDAM untuk layanan dan juga pembayaran, karena selama ini masih manual nanti akan kita tingkatkan didigitalisasinya, “ungkapnya.
Termasuk optimalisasi pendapatan daerah, BPKP sudah lakukan evaluasi dan itu ada potensi PAD yang memang belum semuanya dikelola secara maksimal.
PSR-CP
