MANOKWARI, cahayapapua.id- Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Manokwari terkait penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Jaminan Kesehatan Masarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Manokwari, Senin (17/3/2025).
Bupati Manokwari, Hermus Indou mengatakan pertemuan dilakukan guna Pemerintah Kabupaten Manokwari akan tetap mendukung program BPJS Kesehatan Nasional di Kabupaten Manokwari.
“Hari ini kami membicarakan bagaimana cakupan kepesertaan dari BPJS kesehatan kita di Kabupaten Manokwari dan tanggung jawab pemerintah dan juga semua stakeholder di daerah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat kita di Kabupaten Manokwari itu bisa terdaftar sebagai peserta JKN di Kabupaten Manokwari, “ujar Hermus.
Ia menyampaikan kolaborasi Pemerintah bersama Stakeholder terkait bertanggungjawab untuk memastikan bahwa pembiayaan terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Manokwari, juga berbagi beban antara Pemerintah Pusat dan daerah ini bisa terlaksana dengan baik.
“Jadi kita sudah tertekan apa yang menjadi pekerjaan rumah kita, tanggung jawab kita di daerah dan akan segera kita kita lanjuti dan kita berharap atas dukungan dari BPJS Kesehatan Kabupaten Manokwari, “kata Hermus.
Ia memastikan bahwa penyelenggaraan JKN di Kabupaten Manokwari dan juga sejalan dengan visi bupati dan wakil bupati Manokwari untuk pelayanan kesehatan gratis yang antara lain memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Manokwari bisa dapat dilakukan.
Ia juga menegaskan, efesiensi anggaran khusus untuk pendidikan dan program pelayanan kesehatan, sesuai intruksi Presiden itu tidak terdampak, bahkan untuk warga yang ditanggung Pemerintah juga tidak berkurang justru diupayakan untuk cakupan ke pesertanya ditingkatkan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, dr. Dwi Sulistyono Yudo mengatakan Iuran yang telah dibiayai Pemerintah Kabupaten Manokwari sampai dengan saat ini dengan data yang bergerak dinamis per- Maret ini totalnya 21.000 penduduk Manokwari atau 11 persen.
Lanjutnya iuran tersebut menjadi tanggungan APBD, atau tanggungan Pemerintah Daerah, seperti komitmen dan visi misi Bupati Manokwari dan wakil, angka ini tidak permanen konsisten sampai Desember bahkan bertambah.
“Nantinya sesuai dengan komitmen bersama angka ini akan kita tingkatkan sehingga masyarakat yang belum terdaftar JKN, yamg butuh pelayanan kesehatan jangan kawatir yang ber- KTP Manokwari, Pemda ada di didepan, “tuturnya.
Ia menambahkan untuk mekanismenya itu bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jika berada di puskesmas, ataupun di Rumah Sakit kemudian membutuhkan rawat inap bisa langsung berhubungan dengan admin RS dan mereka sudah tau akan menghubungi pihak-pihak terkait baik itu Dinsos, Dukcapil dan Dinkes Manokwari.
“kami kalau dalam hal mengapresiasi pastinya tidak bosan-bosan terlihat dari angka-angka juga bukti efiden-efiden, kalau secara angka sudah kita lihat itu ada 21.000. Namun secara penghargaan, Pemkab Manokwari 2 tahun terakhir pendapatkan penghargaan atas capaian UHC Kabupaten Manokwari. Jadi kami sudah tidak perlu menjelaskan lebih panjang lagi buktinya sudah berbicara, “pungkasnya.
PSR-CP
