MANOKWARI, cahayapapua.id- Bawaslu Kabupaten Manokwari menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024, Kamis ( 24/10/2024).
Kegiatan Sosialisasi melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Organisasi Kemasyarakatan dan Media Masa di Kabupaten Manokwari.
Dengan narasumber dari Bawaslu Provinsi Papua Barat, Bawaslu Kabupaten ManoManokwari, KPU Kabupaten Manokwari dan Polresta Manokwari.
Kordif P2H Bawaslu Provinsi Papua Barat, Menahen Sabarofek saat membuka kegiatan sosialisasi menyampaikan bahwa partipisipasi dari seluruh masyarakat sangat penting demi keberlangsungan dari Pemiu ini.
“Ini karena Pemilu tahun 2024 ini bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggaraan, pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab secara bersama-sama, “katanya
Ia juga berharap kegiatan sosialisasi ini kiranya bisa saling berdiskusi dengan baik demi memastikan perkembangan Tahapan Pilkada yang sudah sementara berlangsung dan juga dipastikan tahapan pilkada ini berjalan sesuai dengan tahapan perundang-undangan.
Kordiv HP2H Bawaslu Manokwari, Yustinus Maturan mengungkapkan bahwa landasan hukum pelibatan stakeholder dalam pengawasan tahapan pilkada itu merupakan poros penting untuk melakukan pengawasan secara mandiri.
“Keterlibatan masyarakat sipil, media dan partai politik harus berkolaborasi melakukan pengawasan, sehingga hasil akhir yang kita inginkan adalah bisa terwujudnya pilkada yang berkualitas, yang kemudian tidak ada terkait dengan itu ada ruang yang harus kita sepakati untuk di awasi seperti netralitas ASN atau isu sara dan lainnya,”tuturnya
Ia menyebut bahwa pihaknya telah menerima 1 laporan dugaan pelanggaran pilkada dan menemukan 3 dugaan pelanggaran pilkada. Dengan demikian partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar lebih berani melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran pilkada ke Bawaslu, sehingga penindakan dapat dilakukan secara berjenjang.
“Jadi sosialisasi ini untuk membangun keberanian semua pihak, guna mewujudkan pilkada yang adil, transparan dan berkualitas, “ucapnya.
Sementara itu, Bernard Menanti selaku Ketua Panitia Sosialisasi dalam laporannya menjelaskan Pengawasan partisipatif diselengarakan sebagai bentuk pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas pemilu bagi masyarakat.
” Serta dapat menciptakan kader dan tokoh penggerak pengawasan pernilu atau pemilihan dan model serta motode pengawasan pemilu yang efektif dan sistematif disesuaikan dengan kebutuhan pengawawasan penyelenggaraan, “pungkasnya.
PSR-CP
