MANOKWARI, cahayapapua.id—Orgenes Wonggor, anggota DPR Papua Barat (DPRPB) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Papua Barat (Manokwari Selatan-Pegunungan Arfak), resmi dilantik sebagai Pimpinan Sementara DPRPB untuk periode 2024-2029.
Bersama dengan Wonggor, Nakeus Muid, kader PDI Perjuangan dari Dapil 1 Papua Barat (Kabupaten Manokwari), juga ditunjuk sebagai pimpinan sementara.
Penetapan keduanya sebagai pimpinan sementara dilakukan berdasarkan surat resmi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) dan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dikeluarkan pada 30 September 2024.
Orgenes Wonggor dan Nakeus Muid akan memimpin agenda serta kegiatan DPRPB selama masa transisi hingga penetapan pimpinan definitif.
Dalam sambutannya, Wonggor, yang biasa disapa Owor, mengungkapkan sejumlah agenda penting yang akan menjadi prioritas di bawah kepemimpinan sementara ini.
Seperti memimpin rapat-rapat DPRPB, memfasilitasi pembentukan fraksi, menyusun Rancangan Peraturan DPRPB tentang Tata Tertib DPRPB, serta memproses penetapan pimpinan definitif.
Owor juga menyampaikan apresiasi kepada para anggota DPRPB periode 2019-2024 atas kontribusi mereka.
DPRPB periode 2024-2029, harus dapat melanjutkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu tugas mendesak yang harus segera diselesaikan adalah penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.
“Ini bukan tugas yang mudah, mengingat tantangan yang kita hadapi dalam membawa Papua Barat menuju kemajuan, keadilan, daya saing, dan keberlanjutan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Owor juga menegaskan agar DPRPB dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan, pengawasan, dan pelayanan publik.
“Harapan masyarakat Papua Barat agar DPRPB dapat memberikan kontribusi nyata adalah amanah yang harus kita pegang teguh. Mari bersama-sama memberikan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif untuk mencapai tujuan bersama,” katanya.
Owor mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Papua Barat atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka untuk mengemban amanah sebagai wakil rakyat selama 5 tahun ke depan. (cp)
