MANOKWARI – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024. Penyelesaian ini dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR Papua Barat periode 2019-2024 dan disepakati bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Dalam rapat paripurna masa sidang III yang digelar pada Kamis (27/9/2024) malam di salah satu hotel di Manokwari, DPR Papua Barat secara resmi menyetujui Raperda APBD-P Tahun 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua III DPR Papua Barat, Jongki R. Fonataba.
Kenaikan Proyeksi Anggaran
Dalam perubahan APBD Tahun 2024, proyeksi belanja daerah disepakati sebesar Rp5,375 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp300,07 miliar dibandingkan APBD induk.
Pendapatan daerah yang sebelumnya sebesar Rp4,562 triliun pada APBD induk 2024, mengalami perubahan menjadi Rp5,002 triliun. Belanja daerah yang sebelumnya tercatat sebesar Rp5,075 triliun kini meningkat menjadi Rp5,375 triliun. Sementara itu, pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp377,46 miliar.
Tahap Selanjutnya
Wakil Ketua III DPR Papua Barat, Jongki R. Fonataba, menyatakan bahwa hasil persetujuan RAPBD-P 2024 akan segera disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan nomor registrasi.
“Kami berharap proses registrasi di Kemendagri dapat berjalan lancar agar implementasi anggaran perubahan ini dapat segera dilakukan,” ujar Fonataba.
Sidang Terakhir Masa Jabatan 2019-2024
Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan sidang terakhir bagi anggota DPR Papua Barat periode 2019-2024. Mulai 2 Oktober 2024, keanggotaan DPR Papua Barat akan diisi oleh anggota baru hasil Pemilu 2024.
“Sidang ini menandai akhir dari masa jabatan kami. Kami berharap keputusan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Papua Barat,” tuturnya. (cp)
