MANOKWARI, cahayapapua.id– Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere memimpin acara mengukuhan Lepot Setyanto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat. Pengukuhan berlangsung di Aula Gedung Auditorium PKK Papua Barat, Rabu (24/1/2024).
Ali Baham mengatakan, pergantian pejabat di lingkungan sebuah lembaga daerah maupun vertikal seperti yang terjadi pada perwakilan BPKP Papua Barat saat ini merupakan sebuah siklus positif dalam rangka regenerasi organisasi. Pergantian ini kata dia, bertujuan mengoptimalisasi tugas dan fungsi BPKP.
“Sebagai pejabat Gubernur Papua Barat dan pemerintahan daerah kami pun berharap bersama BPKP ke depan tata kelola pemerintahan terutama tata kelola keuangan dan pembangunan daerah akan ada perbaikan-perbaikan signifikan. Termasuk tata kelola Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Papua Barat,“ ujar Ali Baham.
Menurutnya, masih ada beberapa tugas urgen yang masih menjadi masalah utama di Papua Barat. Di antaranya rendahnya nilai indeks pembangunan manusia, prevalensi stunting dan presentasi kemiskinan yang masih tinggi.
Selanjutnya kata Ali Baham, pemerintah juga masih dihadapkan pada persoalan kualitas konektivitas wilayah yang belum memadai. Termasuk pertumbuhan ekonomi yang di bawah rata-rata nasional.
“Oleh karena itu dibutuhkan agar selaku pemangku kepentingan masyarakat Papua Barat untuk mengatasi masalah tersebut,“ tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Ali Baham juga mengungkapkan harapannya atas peran dan kontribusi BPKP ke depan. Ia berharap BPKP bisa tetap mengawal program utama Pemprov Papua Barat.
“Program utama di antaranya penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh investasi pada sektor-sektor strategis daerah dan penyerangan tenaga kerja lokal,” paparnya.
Selain itu, ia mengemukakan, Papua Barat sedang berupaya dalam peningkatan dan pemantapan pembangunan rendah karbon dan transmisi energi. Lalu, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
“Kita juga sedang mendorong, kualitas pelayanan publik dan pemantapan stabilitas wilayah dan ketahanan masyarakat,“ jelas Ali Baham.
Agenda Pengawasan Prioritas
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan bidang Politik Hukum Keamanan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Iwan Taufik Purwanto mengatakan, untuk pemda saat ini fokus pada pelaksanaan evaluasi perencanaan dan penganggaran.
“Karena anggaran kita terbatas baik itu dari APBD sendiri maupun dana transfer dari pusat dan juga dana kementerian lembaga. Walaupun memang sudah ribuan triliun tapi itu dialokasikan untuk seluruh Indonesia dan tentu yang ada di provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya ini rasanya tidak cukup untuk melaksanakan pembangunan yang maksimal,“ tutur Iwan.
Menurutnya, saat ini BPKP pusat juga merancang agenda pengawasan prioritas. Fokus pengawasannya meliputi pembangunan SDM, pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur dan konektivitas, ketahanan energi serta akuntabilitas tata kelola keuangan daerah maupun desa.
“Untuk itu kedepan kami harapkan Bapak Lepot Setyanto dengan jajarannya bisa segera melanjutkan kolaborasi dan sinergi. Dan ini memang menjadi hal yang baru. Perlu kami sampaikan juga untuk rekan-rekan perwakilan BPKP Papua Barat ini untuk meningkatkan akuntabilitas dan juga SPIP maupun kapabilitas APIP dari semua pemerintah daerah yang ada di dua provinsi ini,“ ungkapnya.
PSR-CP
