MANOKWARI, cahayapapua.id– Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan pemerintah daerah saat ini tengah mempersiapkan pemekaran 270 kampung di Manokwari. Ia menyebut, 270 kampung ini, tak semua mendapatkan fasilitas pendidikan.
“Tidak semua kampung pemekaran mendapatkan fasilitas pendidikan. Karena ini juga dilihat dari konsentrasi penduduk yang mayoritasnya banyak. Agar pendidikan yang diselenggarakan bisa sustainable dan berkelanjutan,” ujar Hermus kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).
Menurutnya, penentuan fasilitas pendidikan akan dipetakan berdasarkan kepadatan penduduk. Kata Hermus, kampung dengan kepadatan penduduk yang cukup akan melayani kampung-kampung di sekitarnya.
“Karena biasanya pemekaran kampung yang ada ini jumlah penduduk pun belum maksimal. Sehingga ini kemudian membuat fasilitas pendidikan yang dibuat justru tidak berkelanjutan,“ terang Hermus.
Hermus juga menyampaikan Pemkab Manokwari berkomitmen untuk melakukan pemerataan penyelenggaraan baik di kota maupun di kampung. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap kebutuhan dasar anak terpenuhi.
Lanjut Hermus, pemekaran kampung dan pemerataan pendidikan menjadi perhatian pemerintah. Hanya saja tidak semua kampung dibuatkan sekolah. Karena Pemerintah hanya membuat sekolah untuk daerah-daerah yang membutuhkan fasilitas pendidikan.
“Seperti di Sogun ini karena lokasi penduduknya sudah banyak jadi wajib untuk kita siapkan fasilitas pendidikan di sini. Tapi kalau kampung-kampung pemekaran yang lain masih menginduk dulu di kampung induknya jadi itu yang kita prioritaskan,“ tutur Hermus,
Hermus menambahkan, dirinya sudah memerintahkan Dinas Pendidikan Manokwari untuk melakukan pendataan penyelenggaraan pendidikan. Jika sudah terdata dengan baik, maka pemerintah akan menentukan kampung-kampung mana yang akan dibangun sekolah.
“Perlu dipastikan data mengenai kondisi nyata di setiap kampung. Kita harus melihat kampung yang strategis dan kepadatan penduduknya cukup. Jika memang jumlah penduduk belum banyak, sekolah hanya perlu ada di kampung induk dulu,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manokwari Marthinus Dowansiba menyatakan, saat ini pihaknya sedang meminta data terkait dengan letaknya sekolah kepada setiap kepala kampung.
“Dari data-data yang ada itu kita kemudian akan menentukan kampung-kampung yang memang layak untuk kita bangun sekolah atau tidak. Karena jika lokasinya berdekatan tetap dulu menginduk di sekolahnya,“ jelas Marthinus.
Namun kata Marthinus, nanti Jika kampung yang penduduk sudah memenuhi syarat maka bisa mendirikan sekolah di kampung-kampung pemekaran tersebut. Hanya saja untuk penambahan sekolah baru di tahun depan juga belum dipastikan karena masih dilakukan pendataan.
“Totalnya sekolah di Manokwari saat ini ada sekitar 146 sekolah, dan ini ada penambahan sekolah baru, tapi rencana penambahan sekolah belum bisa dipastikan karena kita harus pastikan berapa yang harus disetujui dan berapa yang harus tidak disetujui,” ucapnya.
Marthinus juga mengatakan, penyelenggaraan pendidikan memang terus menjadi konsentrasi pemerintah. Pihaknya masih terus berupaya agar terjadi pemerataan pendidikan di kota dan di kampung.
PSR-CP
