MANOKWARI, cahayapapua.id- !Gabungan Fraksi DPRD Kabupaten Manokwari menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD 2024. Meski postur APBD dinilai cukup proporsional, fraksi memberi sejumlah koreksi.
Sidang paripurna pembahasan APBD 2024 berlangsung di DPRD Manokwari, Kamis (23/11/2024).
“Pada dasarnya gabungan fraksi DPRD kabupaten Manokwari menerima Raperda APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2024 untuk ditindaklanjuti pada tahap pembahasan dengan beberapa catatan dan masukan,“ ujar Erni Sidang pada saat menyampaikan pandangan gabungan fraksi.
Disebutkan Erni, ada beberapa isu krusial yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama terkait Pemilu. Kata Erni, gabungan fraksi berharap pemerintah dan seluruh elemen masyarakat bersepakat untuk menciptakan Pemilu damai yang saling menghargai dan menghormati.
“Yang kedua soal prioritas pembangunan. Pembangunan infrastruktur yang sangat masif dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari tentu perlu didukung demi kemajuan dan kebaikan Manokwari. Namun perlu dicatat, pembangunan jangan hanya diprioritaskan pada penambahan fisik saja tetapi pembangunan sumber daya manusia juga sangat penting dilaksanakan,” jelasnya.
Menurutnya, tanpa adanya pembangunan manusia, suatu negara atau daerah tidak bisa mengembangkan apapun.
“Oleh karena itu pembangunan manusia dilakukan guna mencetak sumber daya manusia yang baik dan memadai. Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan akan semakin baik pula,“ tuturnya.
Yang ketiga pelayanan publik. Dijelaskan Erni, menurut UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelaksanaan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
Gabungan fraksi meminta agar pelaksanaan pelayanan publik yang terkait dengan kebutuhan dan hajat hidup masyarakat harus terus ditingkatkan baik pada bidang kesehatan, pendidikan, pangan, bantuan sosial hingga administrasi.
Keempat penguatan ekonomi. APBD sebagai salah satu instrumen yang diharapkan mampu mendukung ekonomi harus dimaksimalkan. Gabungan fraksi memandang bahwa semakin baik otonomi daerah dan masyarakat akan berdampak luas bagi daerah.
Jika ekonomi kabupaten baik maka daerah akan mampu berakselerasi dengan melaksanakan pembangunan dan pelayanan.
“Demikian pandangan umum gabungan fraksi DPRD kabupaten Manokwari terkait raperda tentang APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2024 gabungan fraksi berharap butir-butir penting dan catatan yang disampaikan dalam pandangan umum dapat diperhatikan dan mendapat penjelasan serta tanggapan dari pemerintah daerah kabupaten Manokwari,“ ungkap Erni.
Sementara itu, pandangan Fraksi Golkar yang diwakili oleh Siswanto menyampaikan, pada prinsipnya, Golkar menyetujui APBD 2024. Hanya saja, ada beberapa hal yang perlu dikritisi.
Pertama terkait dengan target PAD pada materi RAPBD dan Nota Keuangan Rencana APBD Tahun Anggaran 2004. Di mana kata dia, PAD mengalami penurunan dibanding target 2023.
“Fraksi Golkar menyarankan perlu strategis dan perhitungan yang matang dan konservatif dalam penetapan target PAD sehingga benar-benar bisa terealisasi dengan melakukan kajian mendalam,” ucap Siswanto.
Kedua, Fraksi Golkar mencermati pendapatan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Manokwari berkontribusi sebesar Rp1,2 triliun atau sekitar 84% dari total APBD Kabupaten Manokwari tahun 2024 sebesar Rp1 Triliun 476 miliar lebih.
“Fraksi Golkar juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang terus memberikan perhatian dan kepercayaan yang sangat tinggi kepada pemerintah daerah kabupaten Manokwari. Meskipun begitu mempertanyakan bagaimana upaya Pemda Kabupaten Manokwari dalam mempertanggungjawabkan baik secara administratif maupun politis terkait pendapatan transfer pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2024,” ucapnya.
Fraksi Golkar memandang tahun 2024 sebagai tahun terakhir pemenuhan target indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah perlu mendapatkan perhatian khusus. Tentu terdapat beberapa indikator kinerja yang sampai dan saat ini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Sedangkan untuk rancangan APBD 2024,Fraksi Golkar mendorong agar pemerintahan Kabupaten Manokwari mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah. Fraksi Golkar berharap agar terjadi peningkatan dalam berbagai sektor kehidupan.
PSR-CP
