MANOKWARI, linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou merespons sejumlah usul dan koreksi yang disampaikan fraksi dalam rapat pembahasan RAPBD Kabupaten Manokwari 2024, kemarin. Hermus mengatakan, usulan-usulan fraksi akan ditindaklanjuti dengan berbagai strategi.
Di antara usulan itu yakni upaya menciptakan Pemilu damai. Dalam pandangan umum fraksi, Pemilu dinilai sebagai momen paling menentukan yang harus disikapi bersama.
Karenanya, fraksi mengajak pemerintah untuk merangkul semua elemen menciptakan Pemilu damai. Fraksi ingin 2024 potensi gesekan bisa diminimalisir.
Menurut Hermus, untuk menciptakan Pemilu damai, harus terjalin rasa saling menghargai dan menghormati sesama peserta Pemilu. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat juga harus bersepakat mencegah hal hal yang bisa menimbulkan perpecahan.
“Jadi Pemilu damai itu tanggung jawab bersama,” ungkap Hermus.
Kedua, soal pembangunan SDM. Hermus menilai, Pemkab Manokwari telah melakukan banyak terobosan dalam membangun kualitas SDM aparatur.
“Sebab kita sadari untuk mendukung prioritas pembangunan tidak hanya membangun sektor fisik, melainkan juga pembangunan sumber daya manusia,” jelas Hermus.
Hermus sepakat, pembangunan dibentuk dari sumber daya manusia yang andal. Dan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat, butuh kekuatan SDM.
DI sektor ekonomi, lanjut dia, Pemkab Manokwari menempuh berbagai strategi penguatan ekonomi daerah. Hermus menjelaskan, dari kuatnya ekonomi akan mendorong peningkatan pendapatan daerah.
“Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kekuatan ekonomi. Sebab ini adalah modal dalam membangun dan melayani masyarakat,” paparnya.
Selanjutnya, menanggapi Fraksi Golkar mengenai usulan peningkatan PAD, Hermus berpendapat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada materi RAPBD membutuhkan strategi dan perhitungan yang matang. Dukungan harus datang dari OPD sebagai penyelenggaran teknis pengelolaan PAD.
“Untuk itu dalam APBD tahun 2024 Pemkab Manokwari telah menganggarkan kegiatan-kegiatan fisik dengan memperdayakan semua sumber daya yang lebih memprioritaskan pembangunan fisik guna mendukung peningkatan PAD dan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta tetap mengupayakan regulasi-regulasi baru terutama terkait pajak daerah dan distribusi daerah,“ ungkap Hermus.
Kemudian pendapatan transfer dari pemerintahan pusat, menurut Hermus, ini merupakan kebijakan pusat yang bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan di daerah. Hanya saja, penggunaan dana transfer ini Pemkab Manokwari terus menjaga ketepatan dan kesesuaian data.
“Karena data dari daerah yang lengkap inilah yang menjadi dasar untuk pemerintah pusat memberikan kepercayaan untuk pengelolaan dana transfer ke daerah. Data yang lengkap juga yang dapat membuat iklim investasi menjadi meningkat,“ tuturnya.
PSR-CP
