MANOKWARI, cahayapapua.id—Ketua DPR Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor memberikan respon cepat terkait informasi pemotongan dana desa/kampung.
Ia mengatakan, telah telah meminta klarifikasi kepada beberapa pendamping kampung soal kebenaran pemotongan dana desa/kampung seperti yang disampaikan oleh Kepala Kampung Smainggei Soleman Induwek.
“Sudah saya bertemu beberapa pendamping dan minta klarifikasi soal pemotongan dana kampung itu, ternyata pemotongan dana tersebut sudah sesuai dengan rencana anggaran kegiatan kampung,” kata Wonggor, Ahad (24/9/2023)
Informasi pemotongan dana desa/kampung itu terkuat saat kunjungan kerja Komisi I DPRPB di Distrik Minyambouw, tepatnya di kampung Smainggei dan Mainda pada Kamis lalu.
“Sudah sempat dipotong hanya saja sebagian kepala kampung tidak terima, tidak setuju. Ada juga yang tidak mau menyetorkan dan ditambah lagi isu-isu yang berkembang. Sehingga, para pendamping putuskan dana yang sudah dipotong dikembalikan lagi ke kepala kampung,” ungkap Wonggor.
Wonggor menegaskan, klarifikasi soal pemotongan dana kampung ini penting disampaikan secara terbuka. Sehingga informasi menyangkut pengelolaan dana desa/kampung, khususnya di Kabupaten Pegunungan Arfak tidak bias.
“Pemotongan dana itu disampaikan bahwa sudah sesuai dengan rencana kegiatan kampung, tapi tidak disetujui sehingga dana yang sudah dipotong sudah dikembalikan. Jadi tidak jadi dipotong, sudah dikembalikan ke masing-masing kepala kampung,” jelasnya mengulang informasi dari para pendamping.
Menurutnya, pendamping kampung telah memberikan penjelasan bahwa, pemotongan yang dilakukan bukan inisiatif pendamping. Dengan demikian, klarifikasi yang disampaikan ini meluruskan informasi soal pemotongan dana kampung agar tidak menjadi polemik.
“Saya juga akan sampaikan ke teman-teman komisi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bahwa informasinya sudah jelas. Tidak perlu lagi dipersoalkan, tidak ada pemotongan yang dilakukan oleh para pendamping,” tegas Wonggor.
Wonggor menambahkan, informasi soal pengelolaan dana desa/kampung yang didapati saat kunjungan kerja di Pegunungan Arfak menjadi referensi bagi DPRPB dalam meningkatkan tupoksinya. (BMB-CP)
