MANOKWARI, cahayapapua.id—Pemerintah Provinsi Papua Barat sependapat dengan DPR Papua Barat (DPRB), tentang dukungan anggaran untuk rekrutmen DPR Otsus tingkat provinsi dan DPRK Otsus di kabupaten se Papua Barat.
“Kami sepakat hal ini menjadi prioritas pemerintah provinsi Papua Barat,” demikian Penjabat Gubernur Papua Paulus Waterpauw saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRPB dalam rapat paripurna, Senin (11/9/2023).
Dukungan anggaran menjadi sangat penting dikarenakan tahapan rekrutmen DPR otsus bersamaan dengan pemilu legislatif tahun 2024 sebagaimana amanat Undang Undang (UU) Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus provinsi Papua.
Waterpauw juga sependapat soal dukungannya anggaran untuk penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Inspektorat provinsi Papua Barat. Menurutnya, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan.
“Alokasi anggaran pada inspektorat provinsi papua barat, dengan rasio anggaran terhadap total belanja daerah sebesar 0,71 %,” ujarnya.
Besaran rasio tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 bahwa rasio anggaran pengawasan paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma 6 puluh persen) dari total anggaran belanja daerah.
Waterpauw berharap, anggaran pada APIP provinsi Papua Barat yang memadai diharapkan dapat meningkatkan MCP (monitoring for corupption prevention) provinsi Papua Barat.
Di samping out, dukungan anggaran untuk proses pembahasan dan pembentukan peraturan daerah. Waterpauw kembali sependapat dengan DPRPB.
“Kami berpandangan bahwa peraturan gubernur yang merupakan amanat lebih lanjut peraturan daerah juga sangat penting dan kami juga mendorong terbentuknya peraturan gubernur tentang pengadaan barang dan jasa yang sudah dianggarkan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk memprakarsai pembentukannya,” jelasnya.
Adapun pengalokasian anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Papua Barat, dan pemberian bonus kepada atlet yang membawa dan membanggakan nama daerah papua barat pada ajang pon 2021.
Pemerintah provinsi Papua Barat, sebut Waterpau, telah memberikan penghargaan kepada atlet dan pelatih kontingen provinsi papua barat peraih medali pada pekan olah raga nasional ke xx, dan paralimpiade nasional tahun 2021.
Pemerintah daerah juga telah mengalokasikan anggaran pada dinas yang signifikan untuk pra dan kualifikasi pon yang dilaksanakan pada tahun 2023, dan lomba-lomba lainnya.
“Pada kesempatan forum DPR yang terhormat ini, kami mohon pertimbangan pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, terkait besaran serta kelangsungan dan konsistensi kebijakan, serta dampaknya terkait pemberian bonus atlet pada pon dan iven kejuaraan lainnya, dimasa yang akan datang,” ucapnya.
terhadap pandangan dewan perwakilan rakyat papua barat tentang dukungan anggaran untuk monitoring dan evaluasi hibah.
kami sepakat bahwa anggaran tersebut menjadi prioritas pemerintah provinsi papua barat. kegiatan monitoring dan evaluasi secara efektif dilaksanakan dimulai pada bulan januari 2024, sehingga anggaran dimaksud akan diakomodir pada anggaran induk tahun 2024. sementara itu penguatan aparatur pengawasan dan pencegahan di internal perangkat daerah terkait menjadi solusi jangka pendek monitoring dan evaluasi terhadap anggaran dana hibah.
terhadap pandangan dewan perwakilan rakyat papua barat tentang dukungan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan bencana.
Dalam jawabannya, Waterpauw menambahkan, pemerintah daerah telah mengalokasikan dukungan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk membiayai kegiatan kesiapsiagaan dan pencegahan untuk penanganan elnino-lanina provinsi Papua Barat.
Dukungan itu dengan pengalokasian anggaran belanja tidak terduga yang cukup. Dukungan lainnya berupa pengadaan mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki penyuplai air pada unit pemadam kebakaran – satuan polisi pamong praja.
“Pemerintah daerah sepakat sekaligus mengapresiasi pandangan dewan. pemerintah provinsi Papua Barat juga telah mengambil langkah-langkah nyata terhadap penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim,” imbuhnya.
Dalam hal dukungan anggaran untuk pemberdayaan sumberdaya alam dibidang ekonomi dan wisata (Ekowisata). Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggarannya, antara lain pelestarian dan penataan hutan wisata alam Gunung Meja di Kabupaten Manokwari, pemanfaatan lahan di kawasan perumahan jabatan gubernur di Susweni, sebagai kebun lahan sumber bahan yang akan dijadikan obyek ekowisata dan ekoedukasi.
“Kami berharap dalam waktu dekat dapat dicapai perjanjian kerjasama (PKS) antara gubernur Papua Barat dengan Kementerian Kehutanan (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dalam pengelolaan kawasan hutan lindung Gunung Meja,” ujarnya.
Menyoal sarana dan prasarana perpustakaan daerah, Waterpauw mengatakan, pemerintah daerah sepakat dan telah mengalokasikan anggaran untuk perencanaan pengadaan tanah gedung kantor perpustakaan dan arsip daerah yang representatif.
Di akhir jabawan, Waterpauw menegaskan, pengisian pejabat definitif pada setiap perangkat daerah dan sesuai eselonisasi jabatan. Dirinya telah melaksanakan tahapan–tahapannya sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
kami juga mendorong semangat merit system dalam manajemen kepegawaiaan di pemerintah provinsi papua barat, tidak ada lagi pejabat yang bertahun-tahun dalam jabatannya tanpa dilakukan uji kompetensi dan evaluasi kinerja secara menyeluruh,” pungkasnya. (BMB-CP)
