MANOKWARI, Cahayapapua.id– Bupati Manokwari Hermus Indou menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Manokwari 2023. Penyerahan dilakukan pada rapat paripurna DPRD Manokwari, Senin (11/9/2023)
Bupati Hermus Indou menyampaikan bahwa pendapatan Kabupaten Manokwari tahun 2023 semula diproyeksikan sebesar Rp1.539.811.316.687. Pendapatan tersebut diestimasi mengalami kenaikan menjadi Rp1.657.072.704.185.
“Ini kemudian pendapatan daerah Kabupaten Manokwari mengalami kenaikan sebesar Rp117.261.387.498,00 atau naik sebesar 7,62%. Dan perubahan pendapatan dimaksud didasarkan karena adanya perubahan pada kelompok dan objek pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,“ ujar Hermus.
Sementara itu, Menurut Hermus, perubahan kebijakan belanja APBD Kabupaten Manokwari tahun 2023 yang semula direncanakan Rp1.498.121.316.687.00 akan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp1.618.028.486.850.00
“Ini berarti belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp175.014.980.093.00 atau naik sebesar 11,68%,” tuturnya.
Selanjutnya untuk perubahan pembiayaan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2023 awalnya sebesar Rp0.00 bertambah menjadi Rp2.645.782.665.00 yang berasal dari silpa tahun lalu.
Wakil Ketua DPRD Manokwari, Bons Sanz Rumbruren, mengatakan perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dan keadaan darurat serta keadaan luar biasa.
“Perubahan ini dilakukan di tengah berbagai fenomena global dan nasional yang kerap terjadi di sepanjang tahun 2023 juga sangat berpengaruh berpengaruh sangat mempengaruhi kondisi keuangan daerah. Ini kemudian perlu adanya pembahasan yang teliti terhadap materi KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2023 dengan tetap memperhatikan skala prioritas dalam pelaksanaannya agar dapat terarah dengan baik tepat sasaran,“ ungkap Rumbruren.
PSR-CP
