BIAK, cahayapapua.id- Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Billy Mambrasar, melaksanakan rangkaian audiensi dan kunjungan kerja di Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada Januari 2026.
Kunjungan ini bertujuan mempercepat pembangunan daerah, memastikan efektivitas implementasi kebijakan Otsus Papua, serta menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sebagai bahan perumusan kebijakan di tingkat nasional.
Billy Mambrasar menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mencocokkan data perencanaan dengan kondisi faktual di lapangan, khususnya terkait penyerapan Dana Otsus Papua.
“Lewat kunjungan kerja ini saya melakukan crosscheck langsung dari semua data yang ada dengan apa yang terjadi secara faktual di lapangan, terutama mengenai penyerapan Dana Otsus yang bahkan per 2025 kemarin angkanya menyentuh Rp12 triliun,” ujar Billy.
Selama berada di Biak Numfor, Billy Mambrasar melakukan audiensi dengan Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra, jajaran pemerintah daerah, unsur pelayanan publik, serta berbagai kelompok masyarakat. Pertemuan tersebut difokuskan untuk memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal.
Dalam agenda dua hari kunjungan kerja, Billy Mambrasar menyambangi sejumlah sektor fundamental pembangunan daerah. Salah satunya dengan berdialog langsung bersama masyarakat nelayan di Pasar Ikan Biak. Para nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, lemahnya rantai distribusi, hingga belum optimalnya pengolahan hasil perikanan yang berdampak pada rendahnya nilai tambah dan kesejahteraan nelayan.
Selain sektor perikanan, Billy Mambrasar juga melakukan pertemuan dengan siswa-siswi Sekolah Rakyat serta meninjau secara langsung perkembangan pembangunan fisik dan proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini menegaskan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua, khususnya bagi anak-anak Orang Asli Papua (OAP).
Agenda lainnya adalah audiensi bersama puluhan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pengurus Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai kendala operasional, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, distribusi bahan pangan, serta tantangan pembangunan dapur MBG di wilayah terluar dan sulit dijangkau di Biak Numfor.
Di sektor kesehatan, Billy Mambrasar menggelar rapat tertutup dengan Pelaksana Tugas Direktur RSUD Biak beserta jajaran manajemen rumah sakit. Rapat tersebut membahas kondisi fasilitas kesehatan, ketersediaan dan distribusi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, serta arah pengembangan RSUD Biak agar mampu berfungsi sebagai rumah sakit rujukan yang memadai, tidak hanya bagi masyarakat Biak Numfor tetapi juga wilayah sekitarnya.
Berdasarkan seluruh rangkaian audiensi dan peninjauan lapangan, teridentifikasi lima aspirasi utama masyarakat Biak Numfor yang akan diperjuangkan dan dilaporkan langsung oleh Billy Mambrasar kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka.
Lima aspirasi tersebut meliputi revitalisasi Bandara Frans Kaisiepo Biak agar dapat difungsikan sebagai bandara kargo internasional, sekaligus mendorong pembukaan penerbangan langsung rute Sorong-Biak melalui kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan maskapai BUMN seperti Garuda Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas logistik Papua serta mempermudah akses wisatawan mancanegara dari Raja Ampat menuju Biak.
Aspirasi berikutnya adalah penambahan fasilitas cold storage serta pengolahan limbah ikan di Pasar Ikan Biak guna meningkatkan nilai tambah hasil laut dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Selain itu, masyarakat juga mendorong percepatan pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis, khususnya di wilayah terluar dan sulit dijangkau, sebagai upaya pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas kesehatan generasi muda Papua.
Masyarakat Biak Numfor juga berharap adanya akselerasi peningkatan fasilitas dan layanan RSUD Biak agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan tingkat provinsi, termasuk optimalisasi alokasi Dana Otsus melalui skema seperti Kartu Papua Sehat untuk menjamin akses layanan kesehatan yang layak bagi Orang Asli Papua. Aspirasi terakhir adalah percepatan pembangunan dan penguatan Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM Papua secara berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut konkret, Billy Mambrasar akan menyiapkan dan mengirimkan surat rekomendasi resmi kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar koordinasi lintas kementerian dalam mempercepat realisasi aspirasi masyarakat Biak Numfor.
“Pembangunan Papua harus dimulai dengan mendengar langsung suara rakyat. Aspirasi masyarakat Biak Numfor ini akan saya kawal secara serius agar dapat diwujudkan menjadi kebijakan yang konkret dan berdampak nyata di tingkat nasional,” tegas Billy Mambrasar.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah awal yang strategis dan berkelanjutan dalam mempercepat pembangunan Kabupaten Biak Numfor yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.(rls)
PSR-CP
