MANOKWARI, cahayapapua.id- Kasus meninggalnya seorang ibu hamil beserta bayi dalam kandungannya setelah ditolak empat rumah sakit di Jayapura mendapat perhatian serius dari DPR RI.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPP PKB, Nihayatul Wafiroh, menegaskan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, termasuk di wilayah Papua Barat.
Menurut Nihayatul, sebagai sebuah negara, terdapat tiga hal yang tidak boleh ditolak dan tidak boleh dinegosiasikan dengan warga negara.
“Tiga hal itu adalah keselamatan warga negara, akses kesehatan, dan akses pendidikan. Siapa pun mereka, ketika menyangkut tiga hal ini, negara harus hadir dan mengeluarkan uangnya,” tegas Nihayatul kepada media di Manokwari, Sabtu (13/12/2025).
Ia menekankan bahwa seseorang yang memiliki BPJS dan KTP ataupun tidak memilikinya, selama yang bersangkutan tinggal di Indonesia, maka negara wajib memberikan pelayanan.
Namun, apabila yang menjadi persoalan adalah administrasi, hal tersebut tetap tidak boleh dijadikan alasan penolakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Dia punya BPJS atau tidak, dia punya KTP atau tidak, kalau dia tinggal di Indonesia, negara harus melayani itu. Dan kalau kemarin persoalannya adalah persoalan data, tetap tidak boleh negara tidak melakukan pelayanan,” tegasnya.
Nihayatul juga mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan telah diatur secara jelas bahwa rumah sakit, terutama rumah sakit milik pemerintah, tidak boleh menolak pasien.
“Apalagi rumah sakit milik pemerintah tidak boleh menolak pasien. Ada BPJS atau tidak, dia tidak boleh menolak pasien, itu harus dilayani dulu,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, saat berada di Papua Barat Daya, dirinya telah menyampaikan langsung kepada Gubernur agar tidak ada lagi penolakan pasien dengan alasan administrasi.
“Kemarin saya berada di Papua Barat Daya, saya sampaikan kepada Gubernur, jangan sampai pasien ditolak karena urusan administrasi. Administrasi itu urusan kesekian, dan saya pikir itu harus dilaksanakan di semua tempat,” pungkasnya.
PSR-CP
