MANOKWARI, cahayapapua.id- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Papua Barat melalui Bidang Pelayanan Hukum menggelar sosialisasi layanan Apostille di Universitas Caritas Indonesia, Manokwari, Rabu (30/7/2025).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Soleman Lilingan, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Dalam sambutannya, Soleman menekankan bahwa layanan Apostille merupakan terobosan penting dalam menyederhanakan prosedur legalisasi dokumen publik untuk mendukung pelayanan publik yang efisien dan kemudahan berusaha.
“Dengan aksesi Indonesia ke dalam Konvensi Apostille melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, proses legalisasi dokumen menjadi lebih cepat dan efisien. Ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif,” ujar Soleman.
Apostille adalah bentuk pengesahan dokumen publik oleh instansi berwenang, yakni Kemenkumham sebagai competent authority. Dokumen yang telah dibubuhi Apostille akan diakui secara hukum di 126 negara anggota Konvensi, termasuk dokumen penting seperti akta lahir, ijazah, buku nikah, hingga dokumen imigrasi.
Materi sosialisasi disampaikan oleh Analis Hukum Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Nesken E. Rumbiak, yang menjelaskan secara teknis mekanisme layanan Apostille serta jenis-jenis dokumen yang dapat diproses melalui sistem tersebut.
Sesi diskusi yang berlangsung usai pemaparan materi berjalan interaktif. Para peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan civitas akademika Universitas Caritas Indonesia tampak antusias mengajukan pertanyaan seputar prosedur, manfaat, serta penerapan layanan Apostille dalam konteks akademik dan profesional.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat kampus dan publik luas semakin memahami pentingnya legalisasi dokumen melalui Apostille dan mampu memanfaatkan layanan ini secara optimal.
PSR-CP
