MANOKWARI, cahayapapua.id- Sekretaris Mahkamah Agung (MA) RI, Sugiyanto meletakkan batu pertama pembangunan gedung Kantor Pengadilan Tinggi Papua Barat, Senin (28/10/2024). Gedung ini bakal menelan anggaran Rp49 miliar lebih.
Peletakan batu pertama dihadiri Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere, Ketua PT Papua Barat Budi Santoso serta jajaran Forkopimda.
Sugiyanto mengatakan Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk memastikan akses tersebut bagi seluruh masyarakat, MA harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi para pencari keadilan.
“Komitmen semangat pembaharuan keadilan diwujudkan antar lain dengan memenuhi sarana dan prasarana yang berperan penting dalam penegakkan hukum. Dengan tersedianya sarana prasarana yang memenuhi standar diharapkan tercapai cita-cita peradilan Indonesia,” katanya.
Sugiyanto menyampaikan, pembangunan gedung Pengadilan Tinggi PB adalah bentuk dedikasi dan dukungan dari kesekretariatan Mahkamah Agung untuk mencapai visi dan misi Mahkamah Agung.
“Hari ini menandai langkah baru bagi Pengadilan Tinggi Papua Barat dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat mencari keadilan. Peletakan batu pertama menandakan kita sedang membangun fondasi yang kuat bukan hanya secara fisik tetapi juga secara institusi,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan gedung ini merupakan langkah signifikan bagi sistem peradilan tinggi Papua Barat. Gedung ini akan menjadi pusat pelayanan yang lebih baik dalam memberikan keadilan yang cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat.
“Karena gedung yang representatif menjadi penting meningkatkan pelayanan publik,” ucap Sugiyanto.
Ia juga menjelaskan, adapun peresmian oprasional ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 Desember tahun 2022 yang lalu. Sejak saat itu Pengadilan Tinggi Papua Barat menempati gedung pinjam pakai dari Pemprov papua Barat.
“Untuk itu kepada Pj. Gubernur Papua Barat, kami mewakili pimpinan MA mengucapkan terima kasih atas dukungan, apresiasi sehingga PT Papua Barat dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dan pelayanan keadilan kepada masyarakat Papua Barat. Terima kasih juga kepada Pemprov Papua Barat yang telah mendukung pengadaan tanah untuk berdirinya Pengadilan tinggi Papua Barat,” ucapnya.
Tahun Depan Digelontorkan Rp36,2 M
Pembangunan gedung PT Papua Barat dilakukan oleh kontrak multi years. Tahap pertama proyek ini menghabiskan Rp13,3 miliar.
Sedangkan untuk tahap dua tahun depan bakal digelontorkan sebesar Rp36,2 miliar. Sehingga total pembangunan mencapai Rp49,5 miliar.
“Dengan demikian saya meminta agar semua pihak dari Pengadilan tinggi Papua Barat berkomitmen guna pembangunan gedung ini menjadi kuat dan berkualitas. Sehingga gedung ini bisa selesai tepat waktu untuk digunakan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Papua Barat,” pungkasnya.
Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Budi Santoso, mengatakan terselenggaranya kegiatan peletakan batu pertama pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Papua Barat adalah wujud, tekad dan semangat para warga PT Papua Barat secara umum.
“Dengan harapan peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya kegiatan pembangunan dengan waktu pembangunan selama 365 hari harus selesai pekerjaan pembangunan ini, ” Katanya.
Ia menyampaikan sebelumnya secara fisik sudah dilaksanakan berupa pematangan lahan, penggalian fondasinya dan penanaman tiang fondasi. Namun hari ini tetap dilaksanakannya peletakan batu pertama.
“Maka dari itu, saya sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada Sekretaris Mahkama Agung RI, Sugiyanto yang turut bersedih hadir kemudian melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung PT Papua Barat,” ucapnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere mengungkapkan peletakan batu pertama pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Papua Barat ini sudah dinantikan dan merupakan salah satu rangkaian yang telah dilakukan oleh pihak MA juga jajarannya dengan Pemprov Papua Barat.
“Tentunya kami semua pemerintah dan masyarakat menyambut baik dengan adanya Pengadilan Tinggi di Manokwari dengan bangunan yang representatif,” kata Ali Baham.
Lanjutnya, ini juga merupakan komitmen semua lembaga-lembaga terutama di tingkat forkopimda. Agar nanti semua memiliki bangunan dengan fasilitas yang baik juga nyaman.
“Kemudian menjawab pernyataan terkait dengan Pengadilan Tinggi Agama, kami sebenarnya sudah menganggarkan kaitannya dengan tanahnya, namun disini juga saya arahan kepada sekda untuk untuk perlu konsultasi hukum. Kemudian juga untuk Mahkamah Militer kami sudah minta disedikaan tanah termasuk dengan beberapa lembaga lainnya untuk bangunan layanan publik ini,” tuturnya.
PSR-CP
