MANOKWARI, cahayapapua.id—Serapan anggaran pemerintah provinsi (Pemprov) Papua Barat masih rendah. Meski telah memasuki semester II tahun 2023, serapan masih di bawah 30 persen.
“Proyek barang dan jasa, penunjukkan langsung sudah bisa jalan. Yang sifatnya rutin harus jalan, agar bisa mendorong penyerapan,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Melkias Werinussa.
Melkias mengatakan, pekerjaan fisik memang terkesan lambat. Karena pekerjaan itu mesti melalui proses tender atau kontrak. Selain itu, pengajuan tagihan dari pihak ketiga idealnya baru dapat dilakukan ketika pekerjaan telah terealisasi 50 atau 80 persen.
“Karena itu perlu mengoptimalkan pekerjaan rutin, seperti rapat-rapat dijalankan saja. Itu yang kami dorong agar teman-teman OPD segera melaksanakannya, tidak usah lagi menunggu pekerjaan fisik,” ujarnya.
Melkias tak memungkiri, di provinsi Papua Barat tren penyerapan anggaran akan menumpuk di akhir tahun.
“Kami berharap dalam waktu dekat ini serapan anggaran sudah naik trennya menjadi meningkat menjadi 40 persen, dan APBD dapat terserap untuk meningkatkan perekonomian daerah,” tuturnya.
Melkias menambahkan, dampak dari rendahnya serapan APBD sangat terasa pada pembangunan dan pelayanan publik. Program pembangunan terhambat, infrastruktur dan layanan publik menjadi tidak optimal.
“Meningkatkan serapan APBD penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” pungkasnya. (BMB-CP)
