MANOKWARI, cahayapapua.id– Polda Papua Barat melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan KPU Papua Barat dalam rangka penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Kedua institusi sepakat, Pilkada mendatang harus menjadi atensi bersama.
Penandatanganan MoU berlangsung di Aula KPU Papua Barat, Rabu (6/3/2024).
Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, dirinya yakin dan percaya KPU dapat bekerja dengan baik dan menjadikan proses demokrasi ini melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan di Papua Barat. Ia menyebutkan, tugas hari ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Atau kemudian melahirkan pemimpin yang kemudian meletakkan jalan-jalan setapak untuk mewujudkan seperti apa nanti Papua emas di tahun 2029,” kata Johnny.
Menurutnya, MoU yang diteken hari ini adalah komitmen bersama. Ini merupakan turunan dari nota kesepakatan yang dilakukan oleh Ketua KPU RI bersama Kapolri di Jakarta, yang kemudian diteruskan oleh setiap jajaran KPU provinsi dan Polda di seluruh Indonesia.
“Mudah-mudahan ini menjadi kebijakan bagi kita untuk melaksanakan saling mendukung berkolaborasi mewujudkan setiap pesta demokrasi yang tentunya menjunjung tinggi setiap prinsip-prinsip atau asas-asas penyelenggaraan pemilihan karena itulah kesempatan masyarakat untuk memilih,“ ucapnya.
Johnny juga menyampaikan, pemilihan kepala daerah serentak 2024 adalah tantangan besar. Ia menyebut pilkada serentak bakal jadi tugas berat Polri bersama KPU.
“Khususnya bagi kami dari sisi pengawalan. Karena 37 provinsi 93 kota 514 kabupaten semua serentak melaksanakan Pemilukada. Maka dari itu tugas besar ini tidak dapat kami lakukan sendiri-sendiri melainkan harus bergotong royong dengan semua elemen. Kami mengamankan pemilihan kepala daerah di dua provinsi, yakni Papua Barat dan Papua Barat Daya,“ tutur Johnny.
Ia menjelaskan, Pilkada serentak di Papua Barat akan diikuti tujuh kabupaten. Sementara di Papua Barat Daya diikuti 1 kota dan 5 kabupaten.
Menurut Johnny, ini bukan sesuatu yang mudah kalau dilihat dari struktur sosial budaya dan geografis. Karena itu dibutuhkan sinergitas semua pihak agar pilkada bisa berlangsung aman dan tertib.
“Jadi kami berharap kita akan merefleksikan semua terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 Kita evaluasi secara menyuruh dengan kawan-kawan penyelenggara. Sehingga kita bisa mempersiapkan nanti ketika penyelenggaraan pada tanggal 27 November 2024,” pungkasnya.
PSR-CP
