MANOKWARI, cahayapapua.id- Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan serta penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama para bupati se-Provinsi Papua Barat, Rabu (16/4/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri pimpinan DPRD, Majelis Rakyat Papua, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta seluruh bupati se-Provinsi Papua Barat.
“Momentum ini sangat penting sebagai ruang konsolidasi untuk memperkuat arah pembangunan daerah,” ujar Dominggus.
Ia menjelaskan, Papua Barat merupakan wilayah strategis di kawasan timur Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, keanekaragaman hayati tinggi, serta potensi ekonomi yang besar.
Namun demikian, Gubernur juga mengakui masih adanya berbagai tantangan struktural, seperti luas wilayah, kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur dasar, serta persebaran penduduk yang belum merata.
“Karena itu, pendekatan pembangunan tidak bisa diseragamkan, tetapi harus kontekstual dan berbasis kearifan lokal,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan pembangunan harus mengedepankan prinsip keadilan dan keberpihakan, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).
Lebih lanjut, Dominggus menekankan bahwa pemerataan pembangunan menjadi fokus utama pemerintah daerah saat ini, mengingat masih terdapat kesenjangan antarwilayah, baik dari sisi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun peluang ekonomi.
Menurutnya, pengembangan sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penciptaan peluang ekonomi harus didorong secara bersama melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Saya mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja keras, cerdas, dan memperkuat kolaborasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, penurunan angka kemiskinan, perluasan akses layanan dasar, serta terciptanya lapangan kerja yang berkelanjutan.
Dalam konteks Rapat Kerja, Gubernur menyebut forum tersebut sebagai wadah strategis untuk koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.
Ia merinci sejumlah tujuan kegiatan, di antaranya menindaklanjuti hasil pertemuan dengan kementerian, meningkatkan sinergi lintas sektor, mengidentifikasi permasalahan daerah, merumuskan strategi ekonomi, serta menghimpun masukan terhadap regulasi terkait Orang Asli Papua.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk meningkatkan akses pelayanan dasar dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, seluruh pihak diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan Papua Barat yang mandiri, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.
PSR-CP
