MANOKWARI, cahayapapua.id- BPJS Kesehatan Cabang Manokwari bersama Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Cabang Manokwari Tahun 2025 kembali memperkuat koordinasi untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus menjaga efisiensi pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Papua Barat. Pertemuan tersebut turut melibatkan Dinas Kesehatan Papua Barat serta sejumlah organisasi profesi seperti IDI, PDGI, PPNI, IAI, dan IBI.
Ketua TKMKB Cabang Manokwari, dr. Lussy Natalia Hendrik, Sp.S, M.Biomed, menegaskan bahwa pengendalian mutu dan biaya bukan dimaksudkan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan membangun kolaborasi solid antar pemangku kepentingan. Menurutnya, rekomendasi yang disusun harus menjadi hasil kesepakatan bersama dan ditindaklanjuti secara konsisten oleh rumah sakit.
“Pertemuan hari ini diharapkan menghasilkan masukan dari semua pihak sehingga rekomendasi yang disusun benar-benar komprehensif. BPJS Kesehatan menjadi wadah koordinasi agar mutu layanan di rumah sakit terus diperbaiki dan kasus-kasus serupa tidak terulang. Semua rekomendasi akan menjadi catatan penting untuk dasar perbaikan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, dr. Dwi Sulistyono Yudo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan berperan aktif. Ia menilai kekuatan komitmen antar pihak menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan peningkatan mutu pelayanan JKN.
Dwi menekankan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk menyeimbangkan pengendalian biaya dengan peningkatan mutu layanan kesehatan. “Keberhasilan program JKN adalah hasil sinergi bersama. Melalui peran TKMKB, pengendalian pembiayaan diperkuat agar tepat sasaran, sekaligus memastikan mutu pelayanan tetap terjaga secara konsisten,” ujarnya.
Ia menambahkan, pertemuan TKMKB ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan dan arah strategis pengendalian mutu layanan kesehatan di Papua Barat sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih berkualitas dan merata.
“Kami berharap program JKN dapat berjalan efektif dan efisien. Program ini adalah tanggung jawab bersama, sehingga setiap pihak perlu saling mengingatkan bila terjadi ketidaksesuaian. Kesepakatan hari ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan JKN sekaligus memastikan kualitas layanan kepada peserta tetap prima,” tutupnya.
PSR-CP
