JAKARTA, cahayapapua.id- Menyusul nihilnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan untuk Kabupaten Biak Numfor pada Tahun Anggaran 2026, Billy Mambrasar mendesak pemerintah pusat mengambil langkah darurat guna menjamin keberlanjutan layanan kesehatan di wilayah tersebut.
Billy Mambrasar yang merupakan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Peneliti Ekonomi Pusat Kajian Daya Saing ASEAN di Batam, sekaligus Dewan Komite Komisaris PT TASPEN, menyampaikan desakan tersebut dalam pertemuan strategis lintas kementerian yang digelar di Orchadz Hotel, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Pertemuan tersebut melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.
Forum ini merupakan tindak lanjut dari surat aspirasi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor serta hasil belanja masalah yang dihimpun langsung oleh Billy Mambrasar saat melakukan kunjungan lapangan ke Biak Numfor. Dalam kunjungan tersebut, Billy mencatat secara langsung keterbatasan fasilitas dan layanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Biak yang hingga kini belum berfungsi optimal sebagai rumah sakit rujukan wilayah.
Pertemuan secara khusus membahas percepatan revitalisasi RSUD Kota Biak agar ditingkatkan kapasitas dan kualitas layanannya setara rumah sakit rujukan tingkat provinsi. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memperkuat pemerataan layanan kesehatan nasional, khususnya di wilayah Papua.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD Kementerian Dalam Negeri Dr. Samuel Tumbo, perwakilan Kemenko PMK Anang, Bappenas Daril, Kementerian Kesehatan Indra Gunawan dan Handry Roren, serta Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapasi.
Dalam pembahasan terungkap, pada tahun 2025 Kabupaten Biak Numfor menerima alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan sebesar Rp11,36 miliar, dengan Rp2,375 miliar di antaranya dialokasikan untuk RSUD Kota Biak. Namun pada tahun anggaran 2026, Biak Numfor tidak memperoleh alokasi DAK Fisik Kesehatan sama sekali. Sementara alokasi untuk tahun 2027 masih menunggu kebijakan Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap keberlanjutan layanan kesehatan apabila tidak segera direspons melalui kebijakan alternatif dan langkah afirmatif pemerintah pusat. Kementerian Kesehatan pun menyatakan dukungannya terhadap rencana revitalisasi RSUD Kota Biak dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp13,5 miliar untuk peningkatan fasilitas, layanan medis, dan kapasitas rumah sakit.
Selain revitalisasi rumah sakit, pertemuan juga menegaskan posisi Kabupaten Biak Numfor sebagai kabupaten pertama di Papua yang mengaktifkan kembali Program Kartu Papua Sehat sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2001 dan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2001, guna memastikan akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Billy Mambrasar menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan di Tanah Papua tidak boleh terhenti akibat perubahan skema anggaran tahunan.
“Tidak boleh ada satu pun Orang Asli Papua yang kehilangan haknya atas layanan kesehatan hanya karena perubahan alokasi anggaran. Negara harus hadir secara nyata, dan Biak telah menunjukkan komitmen serius dalam menjalankan amanat Otonomi Khusus,” tegas Billy.
Sementara itu, Dr. Samuel Tumbo menyatakan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk mengawal rencana revitalisasi RSUD Kota Biak melalui integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional.
“Saya akan mengupayakan agar revitalisasi RSUD Kota Biak sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi dapat masuk dalam RPJMD Provinsi Papua dan membantu koordinasi lebih lanjut dengan Bappenas,” ujarnya.
Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapasi, mengapresiasi langkah cepat dan konkret yang dilakukan Billy Mambrasar dalam menjembatani aspirasi masyarakat Biak Numfor.
“Ini menunjukkan kehadiran negara dan komitmen Presiden dalam menjawab kebutuhan masyarakat Papua,” pungkasnya.
PSR-CP
