MANOKWARI, cahaypapua.id- Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada penurunan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari telah menimbulkan dilema serius, khususnya dalam pembiayaan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan tanggung jawab pemerintah daerah pada tahun 2026 akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan baru. Sehingga seluruh aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk mampu menyiapkan diri dengan baik, terus berinovasi, serta beradaptasi dengan berbagai perubahan dan perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2025 yang lalu, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat cukup signifikan mempengaruhi kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari. Dan bahkan pada tahun ini, kebijakan efisiensi tersebut terjadi dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2025 yang telah kita lewati.
“Secara keseluruhan, telah terjadi pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke Kabupaten Manokwari kurang lebih hampir Rp200 miliar, “ujar Hermus saat memberikan arahan kepada ASN pada apel pagi di halaman Kantor Bupati Manokwari, Rabu (7/1/2026).
Meski demikian, Bupati Hermus menegaskan bahwa kondisi ini bukan sesuatu yang mengagetkan, melainkan menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Sebagai bagian dari pemerintah pusat yang berada di daerah, pemerintah daerah wajib mengikuti dan melaksanakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan.
“Oleh karena itu, di tengah kebutuhan efisiensi yang harus kita hadapi dan laksanakan pada tahun ini, marilah kita menyatukan komitmen. Kita harus mampu menunjukkan apa yang bisa kita lakukan di tengah keterbatasan anggaran ini untuk tetap melayani masyarakat. Kita buktikan bahwa meskipun anggaran kita dipangkas, pelayanan kepada seluruh masyarakat tidak boleh pudar dan harus tetap berjalan dengan baik, “tegasnya.
Bupati Hermus juga mengakui terdapat beberapa aspek dan urusan pemerintahan yang tidak dapat dibiayai melalui APBD Pemerintah Kabupaten Manokwari.
“Kondisi tersebut bukan merupakan kesengajaan, melainkan situasi yang harus dihadapi bersama. Jika dipertahankan, kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi, namun jika tidak dipertahankan, berpotensi menimbulkan persoalan dan dinamika di tengah masyarakat, ” Jelasnya.
Salah satu persoalan yang disoroti secara khusus adalah keberadaan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi buah simalakama, karena di satu sisi pembiayaannya semakin sulit dilakukan, sementara di sisi lain kebijakan yang diambil berpotensi menimbulkan dampak sosial.
Untuk itu, pemerintah daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membahas persoalan tersebut secara serius guna merumuskan formula terbaik dan paling rasional. Keputusan yang diambil nantinya akan disampaikan secara resmi dan dituangkan dalam kebijakan pemerintah daerah agar diketahui seluruh pihak.
Bupati juga menyampaikan permohonan maaf apabila kebijakan yang akan diambil ke depan tidak menyenangkan bagi sebagian pihak. Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut diambil secara rasional demi menyelamatkan kondisi keuangan dan keberlangsungan pemerintahan Kabupaten Manokwari.
“Saya berharap persoalan ini dapat disikapi dengan pikiran yang jernih dan hati yang baik, tanpa saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya, ” Pungkas Hermus.
PSR-CP
