MANOKWARI, cahayapapua.id- Dampak dari Efisiensi Anggaran, akan ada pengurangan alokasi dana hingga pemangkasan tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Manokwari.
Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan efisiensi anggaran merupakan kebijakan dari Pemerintah Nasional atau Pemerintah Pusat oleh Bapak Presiden RI, tidak hanya kepada Kementerian lembaga tetapi juga kepada seluruh daerah di Indonesia.
Lanjut Hermus kebijakan efisiensi tersebut berdampak luas dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diantaranya Pengurangan Alokasi Pendanaan dari Pemerintah Pusat kepada seluruh daerah di Indonesia.
“Dan kita di Kabupaten Manokwari kita mengalami pemotongan untuk beberapa sumber pendanaan baik Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Otsus,” ujar Hermus.
Ia menyampaikan pengurangan alokasi dana secara akumulasi semuanya sekitar 60 miliar lebih dan ini tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja dan juga semua pelayanan terhadap masyarakat.
“Kebijakan Pemerintah mau tidak mau kita sebagai bagian dari struktur pemerintahan nasional atau pemerintah pusat, suka tidak suka kebijakan ini harus kita laksanakan tanpa sedikitpun tawar-menawar. Mari kita hormati pemimpin kita dan kita juga lakukan efisiensi di internal kita masing-masing, “jelas Hermus
Ia menjelaskan APBD Kabupaten Manokwari tahun ini belum secepatnya dapat diserahkan DPA. Hal ini lantaran khawatiran apabila DPA tetap serahkan maka kegiatan yang sebenarnya anggarannya sudah dipangkas itu dilaksanakan, sehingga terjadi masalah seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu ada SP2D yang tidak bisa dibagikan.
“Karena itu dalam satu minggu ini nanti saya beri tugas kepada Bapeda untuk kita lakukan penyesuaian anggaran atau revisi APBD kita. Tentu juga saya berharap untuk kita tetap berkoordinasi dengan DPRK Manokwari untuk memastikan revisi ini bisa berjalan dengan baik dan kualitas APBD Kabupaten Manokwari bisa kita pastikan berkualitas dan mengakselerasi pelayanan pemerintah di Kabupaten Manokwari, “jelas Hermus
Ia menambahkan dampak lainnya dari efisiensi anggaran khusus untuk tenaga non ASN ini akan menjadi kebijakan Pemerintah Kabupaten Manokwari dimana akan dilakukan pemangkasan sebagian besar tenaga non ASN yang ada di setiap organisasi perangkat daerah.
“kekhawatirannya adalah kalau kita pertahankan lalu tidak ada uang untuk kita bahaya pegawai Non ASN yang tidak bermental baik memakai kondisi itu untuk menjatuhkan kepemimpinan Pemerintahan. Saya belajar dari pengalaman yang sudah saya lewati dan tidak ingin mengambil resiko, “tuturnya.
Ia menuturkan Pemangkasan Non ASN dilakukan karena kondisi keuangan yang memang tidak bisa melanjutkan kontrak kepada tenaga Non ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
“Oleh Karena itu, saya minta kepada sebagai tenaga Non ASN berlaku seperti tenaga Non ASN, jangan tenaga Non ASN berlaku seperti Pejabat di pemerintahan Kabupaten Manokwari. Karena pada dasarnya untuk tenaga non ASN ketika saya bilang tidak dilanjutkan maka tidak dilanjutkan seperti itu, “pungkas Hermus.
PSR-CP
