MANOKWARI, cahayapapua.id – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Jacob Fonataba, menekankan pentingnya diseminasi moneter-fiskal untuk memahami kondisi perekonomian terkini di Papua Barat. Hal ini bertujuan agar kebijakan ekonomi yang diambil ke depan dapat menjaga stabilitas ekonomi.
Jacob menyampaikan itu dalam Diseminasi Moneter-Fiskal Papua Barat yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua Barat bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat di Aula Kasuari, Gedung Keuangan Negara Manokwari, Kamis (30/5/2024).
“Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 2,27% year on year (yoy), terutama didukung sektor jasa pemerintahan yang tumbuh tinggi mencapai 16,87% yoy,” ujar Jacob pada kegiatan yang mengusung tema Strategis Moneter-Fiskal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Inklusif dan Berkelanjuta ini.
Jacob juga menyampaikan bahwa komponen konsumsi pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat yang digunakan pada triwulan I 2024 tetap tumbuh sebesar 5,5%.
Selanjutnya, realisasi belanja daerah hingga 28 Mei 2024 mencapai 10,24% dari total pagu APBD 2024. Menurutnya, pencapaian ini tidak lepas dari kebijakan pengelolaan moneter dan fiskal yang baik selama triwulan I 2024.
Dia menambahkan, pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal yang efektif dan harmonis merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Dengan adanya koordinasi yang baik, kita dapat lebih responsif dalam menghadapi dinamika perekonomian baik di tingkat regional maupun nasional. Kualitas pembangunan ekonomi terlihat dari seberapa besar pemerintah mampu mengurangi tingkat kemiskinan, mengatasi pengangguran, dan memperbaiki distribusi pendapatan,” jelas Jacob.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, kata dia, memandang penting diseminasi moneter-fiskal sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal demi tercapainya stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Melalui acara ini, kami berharap semua peserta dapat memperdalam pemahaman mengenai keseimbangan kebijakan moneter dan fiskal serta merumuskan strategi-strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Papua Barat,” tambah Jacob.
Jacob juga berharap diseminasi moneter-fiskal ini dapat menjadi informasi strategis bagi para pemangku kepentingan dan menjadi wadah diskusi untuk memperkuat data ekonomi dan fiskal regional di Papua Barat.
“Kami yakin diseminasi ini akan mempersiapkan kita menghadapi tantangan ekonomi dan mampu mengambil kebijakan yang tepat dan responsif terhadap perubahan ekonomi global maupun domestik,” tuturnya.
Dia menegaskan kebijakan moneter dan fiskal memiliki peran vital dalam mengatur perekonomian, khususnya di Papua Barat. Kebijakan moneter dan fiskal saling melengkapi dalam mencapai tujuan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
“Jadi, kalau moneter itu dia perbankan yang lebih berperan, sedangkan fiskal ini kami dari pihak pemerintahan. Oleh karena itu, mari kita bersama berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal demi terwujudnya pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
PSR-CP
